Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima menyebut fraksinya saat ini masih mengkaji usulan hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024.

Menurut Aria, PDIP masih menganggap hak angket perlu dilakukan. Namun, prosesnya saat ini masih dalam tahap kajian lewat naskah akademik yang telah disiapkan.

"Kita sampai hari ini, PDI-Perjuangan melihat angket itu perlu tapi masih dalam kajian. Naskah akademis sudah disiapkan," ucap Aria di kompleks parlemen, Selasa (5/3).

Pernyataan itu disampaikan Aria menyusul sinyal PDIP yang dinilai masih setengah hati mengusulkan hak angket meski sempat didorong capres mereka, Ganjar Pranowo. Dalam rapat paripurna di hari yang sama, pimpinan fraksi juga absen. Hanya dirinya, yang mendorong hak angket lewat interupsi.

Menurut dia, interupsi tak bisa dinilai sebagai representasi sikap fraksinya soal hak angket. Menurut dia, sikap resmi baru bisa dilihat setelah diajukan ke pimpinan DPR.

"Kalau sikap itu sudah dalam bentuk formal. Sikap, tanda tangan, itu adalah sikap. Kalau pernyataan semua saja boleh," kata dia.

Aria mengatakan fraksinya juga belum menjalin komunikasi dengan fraksi lain soal usulan hak angket. Terutama dengan fraksi yang telah menyatakan dukungan seperti PPP, NasDem, PKS, dan PKB.

"Sampai hari ini belum ada [komunikasi]. Kita masih betul-betul mengkaji mana wilayah angket. Secara akademis. Jadi tentu tidak semua hal terkait dengan hal politis," katanya.

Sementara, anggota fraksi PDIP lain, Djarot Saiful Hidayat ditemui usai rapat paripurna, mengatakan fraksinya tak memberikan instruksi khusus soal angket. Menurut dia, hak angket merupakan hak setiap anggota DPR, bukan fraksi.

Fraksi PDIP, kata Djarot, telah memberi kebebasan kepada setiap anggota untuk mendukung wacana tersebut.

"Ini kan hak pribadi masing-masing anggota dewan, dan fraksi memberikan kebebasan, silakan, silakan karena itu hak anda, dan kalau anda menggunakan hak anda," kata Djarot.

(thr/pmg)

[Gambas:Video CNN]