Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, merespons cuitan Mahfud Md yang menyebut KPU tak layak menyelenggarakan pilkada. Mardani mengatakan kalau pergantian dilakukan sekarang, akan repot.

"Kalau pilkada kalau pergantian sekarang akan sangat repot karena waktunya sudah sangat pendek, kita tetap menghargai semangat Pak Mahfud, tetapi dengan segala kekurangan sistem harus jalan karena kalau sistem berantakan akan berantakan," ujar Mardani di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Sedangkan untuk kemungkinan pergantian sebagian anggota KPU, Mardani mengatakan ada prosedurnya. Terkait cuitan Mahfud kembali, Mardani mengatakan menjdi tamparan untuknya agar terus mengawasi KPU.

"Kalau diganti prosedurnya memang tidak bisa semua diganti begitu saja, kecuali ada syarat ketentuan berlaku," ujarnya.

Terkait Mahfud yang mendapatkan informasi terkait hidup mewah komisioner KPU, Mardani mengatakan hal itu adalah sebuah penyakit yang seharusnya tidak dilakukan. Hal itu akan menjadi masukan Komisi II DPR untuk meneliti lebih lanjut anggaran KPU.

"Tetapi saya setuju hidup mewah itu adalah penyakit dan kita menenggarai itu terjadi dan ini menjadi satu masukan yang besar bagi kami di Komisi II untuk meneliti ulang seperti apa konstruksi anggaran," sebutnya.

Pernyataan Mahfud

Sebelumnya, Mahfud Md menyorot pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang terlibat kasus asusila. Mahfud menilai KPU tak layak jadi penyelenggara Pilkada.

Hal itu diutarakan Mahfud dalam akun X miliknya @mohmahfudmd seperti dilihat Senin (8/7). Mulanya, ia menyinggung soal keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat Hasyim.

"Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya. Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (utk alasan dinas) yg berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," tulis Mahfud.

Mahfud lalu menyebut KPU tak layak menjadi penyelenggara Pilkada. Seluruh komisioner KPU, tambah Mahfud, harus diganti.

"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pulkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pilleg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudak selesai, sah, dan mengikat," lanjutnya.