Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap telah mengincar kadernyq.

Pernyataan itu disampaikan oleh Megawati ketika memberikan kata sambutan dalam acara pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti hingga 2025 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada Jumat (5/7/2024).

"Pak Loly [Menteri Hukum dan HAM] ketawa, saya suka ngamuk ke dia, 'Loh jadi menteri ngapain? Loh lah anak buah kita maunya ditarget melulu'," ujar Megawati.

Dalam catatan Bisnis, KPK saat ini memang sedang menangani sejumlah kasus korupsi yang ditengarai melibatkan kader PDIP. Selain Harun Masiku, yang menyeret nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, KPK juga tengah mengincar kasus korupsi bansos presiden sebagai pengembangan kasus bekas menteri sosial dan elite PDIP, Juliari Batubara.

Adapun soal Hasto, Mega bahkan menyinggung ulah penyidik KPK, Rossa, yang menggeledah asisten Hasto yaitu Kusnadi. Padahal, yang dipanggil merupakan Hasto bukan Kusnadi.

"Enak aja yang korupsi didiemin, terus orang ini gile, Kusnadi tuh sopo [siapa]? Pangkate opo [jabatannya apa?]," kata Megawati.

Lebih lanjut, Megawati pun mengenang masa Orde Baru ketika aparat penegak hukum terus memanggilnya. Bahkan, dia mengaku datangi kantor polisi hingga tiga kali secara sukarela.

Oleh sebab itu, Megawati meminta kadernya tidak takut apabila dipanggil oleh aparat penegak hukum.

Sebagai informasi, Hasto Kristiyanto sudah sempat diperiksa selama empat jam oleh KPK pada Senin (10/6/2024). Hasto menjadi saksi dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Adapun, Harun Masiku merupakan mantan caleg PDIP 2019–2024. Dia ditetapkan tersangka lantaran diduga memberikan suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke Senayan namun meninggal dunia.

Jawaban KPK 

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa lembaganya dalam melakukan pemeriksaan terhadap pihak saksi atau tersangka tidak pernah menyinggung afiliasi politik tertentu.

"Sudah berulang kali kami sampaikan bahwa KPK dalam melakukan penanganan perkara korupsi tidak pernah, dari sisi kebijakan pimpinan tidak pernah menyinggung afiliasi politik para pihak yang kemudian menjadi tersangka atau sedang diperiksa," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Alex, sapaannya, juga menyebut penegakan hukum yang dilakukan KPK tidak mengaitkan penanganan perkara dengan afiliasi politik tertentu.

"Bisa dipastikan dari kebijakan pimpinan kita tidak melihat atau mengaitkan penanganan perkara di KPK dengan afiliasi politik tertentu," lanjut pimpinan KPK dua periode itu.