Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan kepada para kepala daerah untuk tidak memalak kalangan swasta yang sedang membuka usaha. Menurutnya, kalangan swasta dapat berdampak positif bagi pendapatan daerah.

Hal tersebut disampaikan Tito saat sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (8/7/2024).

"Makanya kita dorong adalah bagaimana untuk membuat, menghidupkan swasta sehingga semua yang berhubungan dengan menghidupkan termasuk memberikan perizinan, kemudahan berusaha, jangan dipalakin mereka pada saat mereka berusaha," katanya.

Tito turut mendorong agar kalangan swasta diberikan kemudahan saat masa awal membangun usaha. Hal itu supaya swasta dapat berkembang di daerah.

"Enggak usah dikasih pajak retribusi, setelah maju kemudian diberikan pajak," ungkap Tito.

Dalam kesempatan ini, Tito turut mengungkit kasus mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy. Richard diketahui diproses hukum oleh KPK atas kasus dugaan suap perizinan pembangunan cabang Alfamidi di Ambon.

"Makanya langkah-langkah KPK seperti melakukan OTT, di Ambon kami terus terang di Ambon akan membangun minimarket, jejaring minimarket sudah dipalakin dahulu sekian puluh miliar dan kemudian ketangkap oleh KPK, wali kotanya," ujar Tito.

Menurut dia, langkah KPK tersebut menjadi pembelajaran tersendiri bagi kepala daerah lainnya.

"Ini kira-kira jadi pembelajaran bagi teman-teman di kepala daerah lainnya. Hidupkan swasta jangan matikan mereka," tutur Tito.