Swedia tidak berencana mengubah undang-undang kebebasan berekspresi menyusul desakan publik internasional demi menghentikan aksi pembakaran Al Quran yang terus berulang.

Meski begitu, Stockholm mengatakan akan tetap mencari cara yang akan memungkinkan polisi menghentikan pembakaran Al Quran dan kitab suci agama lain di depan umum. Rencana ini digodok Swedia untuk mengantisipasi kemunculan ancaman terhadap keamanan nasional.

"Kami mengedepankan kebebasan berbicara Swedia," kata Perdana Menteri Ulf Kristersson dalam konferensi pers pada Rabu (2/7) seperti dikutip Reuters.

Aksi pembakaran Al Quran terus berulang di Swedia dan Denmark hingga memperburuk hubungan kedua negara dengan dunia Islam.

Hukum Swedia melarang aksi ujaran kebencian berdasarkan agama, etnis, kewarganegaraan, hingga orientasi seksual. Meski begitu, Swedia menilai pembakaran Al Quran dan kitab suci lainnya tidak masuk dalam kategori ujaran kebencian.

Swedia menilai aksi pembakaran Al Quran sebagai salah satu bentuk kebebasan berekspresi.

Sementara itu, kebebasan berekspresi sangat dilindungi oleh hukum Swedia di bawah Undang-Undang Kebebasan Berpendapat.

Tak hanya di Swedia, undang-undang serupa juga diterapkan oleh Denmark dan Norwegia.

Dahulu, Swedia memang memiliki pasal yang melarang segala bentuk penghinaan terhadap simbol agama di depan publik seperti Finlandia. Namun, Swedia mencabut pasal itu pada 1970-an.

Tak hanya hukum, politik dan tradisi sosial di Swedia saat ini pun mendukung perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, sehingga insiden seperti pembakaran Al Quran kecil kemungkinan dapat dilarang dalam waktu dekat.

Wakil PM Ebba Busch dari Partai Demokrat Kristen mengatakan bahwa Swedia yang berhak menentukan hukumnya sendiri dan tidak dipengaruhi oleh agama atau undang-undang negara lain.

"Swedia tidak memunggungi Islamisme. Membakar kitab suci itu sikap yang tercela, tapi tidak ilegal," menurut Busch melalui Twitter beberapa waktu terakhir ini.

Dengan perbedaan pendapat ini, perubahan undang-undang yang bisa melarang aksi pembakaran kitab suci pun dinilai tidak mungkin lolos di parlemen, apalagi disahkan.

Sebab, pemerintah saat ini masih bergantung pada dukungan orang-orang Demokrat, partai terbesar kedua di parlemen Swedia saat ini. Banyak dari anggota partai tersebut dikenal anti-imigran dan kritis terhadap Islam.

"Demokrat belum mempertimbangkan mengajukan UU semacam itu di Swedia. Kami juga tidak bermaksud untuk mendukung undang-undang semacam itu jika diajukan ke parlemen," papar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Swedia, Richard Jomshof, kepada Reuters pada akhir Juli lalu.

Dengan kondisi politik seperti ini, setiap usulan perubahan UU Kebebasan Berpendapat tampaknya akan sulit dilakukan. Selain minim dukungan di parlemen, amandemen seperti ini juga membutuhkan proses yang sangat panjang mulai dari pemungutan suara awal di parlemen, referendum umun, dan pemilihan di parlemen lagi.

[Gambas:Video CNN]