Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan lagi suatu prestasi, tetapi mutlak harus diraih setiap Kementerian/Lembaga (K/L) di pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

“WTP bukan prestasi tetapi merupakan kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik ini uang rakyat dan uang negara. Kita harus merasa setiap tahun pasti diperiksa, jadi kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik,” ucap Joko Widodo dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 pada Senin (8/7/2024).

LKPP merupakan pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2023. Opini tersebut merupakan opini WTP yang kedelapan sejak diraih LKPP pada 2016.

Dia menuturkan bahwa saat ini negara-negara di dunia sedang menghadapi gejolak geopolitik. Hal tersebut terjadi karena kondisi perang dagang, dampak perubahan iklim, hingga pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan hanya mencapai 3,2% pada tahun 2024 ini. Namun, di tengah turbulensi perekonomian yang terjadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2024 ini dapat mencapai 5,11%. Lebih lanjut dia mengatakan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi maka pemerintah harus lincah, cepat, dan taktis dalam memanfaatkan peluang.

“Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses,” tutur Jokowi.

Jokowi menambahkan bahwa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan akan memberikan perhatian serius terhadap setiap rekomendasi dari BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel.

“Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari semakin tahun semakin baik,” tutur Jokowi.

Ketua BPK Isma Yatun menuturkan bahwa pemberian opini oleh BPK tersebut telah sesuai dengan standar yang memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat.

“Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan yang tak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara,” tutur Isma Yatun.

Dia mengatakan bahwa transformasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah pusat (LKjPP) sebagai bagian dari LKPP adalah langkah cermat dalam upaya mencapai sasaran pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terfokus dan terintegrasi. Dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan sinergisitas antara pemangku kepentingan yang efektif sekaligus kolaboratif.

“Kami haturkan terima kasih kepada presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir sebagai landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya,” kata Isma Yatun.