Junta militer Myanmar memangkas masa hukuman pemimpin sipil Aung San Suu Kyi selama enam tahun dari total 33 tahun.

Juru bicara junta Zaw Min Tun mengatakan pihak berwenang telah memberi grasi kepada Suu Kyi atas lima kasus.

"Enam tahun penjara akan dikurangi," kata Zaw kepada wartawan, Selasa (1/8), dikutip AFP.

Meski mendapat pengampunan, peraih Nobel itu masih harus menjalani masa tahanan dari 14 kasus yang dituduhkan junta.

Tak hanya Suu Kyi, junta juga mengurangi hukuman eks Presiden Myanmar Win Myint selama empat tahun terkait dua kasus.

Pengumuman junta merupakan amnesti bagi lebih dari 7.000 tahanan untuk memperingati Prapaskah Buddha. Di hari keagamaan ini, mereka juga akan membebaskan dan mengampuni 125 warga asing yang sempat ditahan.

Junta juga mengurangi hukuman sejumlah tahanan dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup.

Menanggapi pemberian grasi dari junta, sejumlah pengamat menilai langkah itu justru menunjukkan sikap sewenang-wenang pengadilan militer junta.

Wakil Direktur Asia Human Rights Watch Phil Robertson mengatakan pengumuman itu bertujuan "untuk menciptakan kesan moderasi dan dialog padahal sebenarnya tak ada yang ditawarkan".

Myanmar berada dalam krisis politik dan kemanusiaan usai militer menggulingkan pemerintah sipil yang sah pada Februari 2021.

Junta juga menangkap Suu Kyi dan pejabat lain, lalu menahan mereka. Perempuan berusia 77 tahun itu menghadapi serangkaian tuduhan mencakup korupsi hingga kecurangan pemilu.

Komunitas internasional ramai-ramai mengecam aksi junta terhadap Suu Kyi. Mereka juga mendesak agar para tahanan itu dibebaskan.

ASEAN juga ikut turun tangan dan mencoba menyelesaikan krisis di Myanmar. Salah satu poin yang digagas yakni mengirim utusan ke negara tersebut untuk menemui semua entitas yang berkepentingan termasuk junta dan Suu Kyi.

Hingga kini upaya blok itu belum menuai hasil. Namun, pada Juli lalu, Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai mengklaim telah bertemu Suu Kyi. Ia menjadi pejabat asing pertama yang punya akses dan bisa bertemu dengan Suu Kyi.