Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan protokol perubahan Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) selesai pada pekan kedua Juli 2024.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuga mengatakan, perundingan protokol perubahan IJEPA tengah dalam tahap kajian hukum (legal scrubbing) dan finalisasi teks draf. Adapun, perubahan dan peningkatan protokol perubahan IJEPA meliputi bab trade in goods, trade in services, electronic commerce, movement of natural persons, cooperation, intellectual property, dan government procurement.

Menurut Jerry, kedua negara menargetkan penandatanganan IJEPA oleh menteri perdagangan Indonesia dan menteri luar negeri Jepang dilakukan pada September 2024.

"Protokol perubahan IJEPA ditargetkan akan selesai pada minggu kedua Juli 2024, yang dilanjutkan dengan proses administratif di internal pemerintah," ujar Jerry dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (7/7/2024).

Dia menjelaskan, perjanjian bilateral IJEPA adalah sebuah kesepakatan bilateral pertama yang dimiliki Indonesia. IJEPA pertama kali ditandatangani pada 20 Agustus 2007 di Jakarta dan mulai diimplementasikan pada 1 Juli 2008.

Adapun, pada 2023 total nilai perdagangan Indonesia dengan Jepang mencapai US$37,3 miliar. Indonesia mencatatkan surplus terhadap Jepang hingga US$4,2 mliar. Menurutnya, surplus perdagangan dengan Jepang tersebut telah melonjak dari surplus yang terjadi sebelum pandemi Covid-19 yaitu hanya mencapai US$341 juta.

Selain itu, nilai investasi Jepang ke Indonesia pada 2019-2023 mencapai US$18,3 miliar dengan sektor utama meliputi energi, otomotif, dan properti.

"Ini membuktikan Jepang adalah mitra dagang dan investasi yang penting bagi Indonesia," katanya.

Kemudian, perundingan protokol perubahan IJEPA mulai dilakukan pada 2019 hingga saat ini. Lewat perundingan yang panjang itu hingga 5 tahun, Jerry berharap pelaku usaha dapat memanfaatkan IJEPA karena banyak peluang akses pasar dari kedua negara yang bisa ditingkatkan dan dikembangkan.

Jerry menyebut, Indonesia juga tengah mendorong masuknya investasi asing di sektor energi terbarukan sebagai upaya mencapai komitmen emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060. Oleh karena itu, menurutnya, negara dan pelaku usaha harus lebih mempererat kerja sama dan kolaborasi untuk mengatasi krisis global.

"Peluang kerja sama di sektor energi terbarukan cukup dibutuhkan sektor energi di Jepang. Salah satunya, penyediaan produk biomassa, seperti cangkang sawit (palm kernel shell) dan pelet kayu (wood pellet) dari Indonesia," jelasnya.

Adapun, Kemendag mencatat nilai ekspor cangkang sawit Indonesia ke Jepang pada 2023 mencapai US$550,98 juta atau naik 40% dibandingkan 2022. Selain itu, ekspor pelet kayu Indonesia ke Jepang tercatat US$10,2 juta atau naik 45% dibandingkan 2022.

Selain di sektor energi, produk pangan juga berpeluang besar memasuki pasar Jepang. Pasalnya, sebanyak 60% kebutuhan pangan di Jepang masih dipenuhi dari impor.

Indonesia disebut selalu berpartisipasi pada promosi makanan dan minuman terbesar di Jepang Foodex Japan. Pada 2024, partisipasi Indonesia berhasil mencatatkan transaksi dagang US$10,6 juta, untuk pembelian produk ubi, terung, olahan unggas, camilan, bumbu masak, dan rempah.

Diberitakan Bisnis.com, Senin (20/5/2024), pemerintah Indonesia menargetkan Protokol Perubahan Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dapat ditandatangani masing-masing kepala negara sebelum Oktober 2024. Hal itu disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan setelah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Parlemen Urusan Luar Negeri Jepang Komura Masahiro di Arequipa, Peru pada Jumat, (17/5/2024).

Zulkifli mengatakan, Indonesia mengapresiasi dukungan Jepang dalam penyelesaian perundingan Protokol Perubahan IJEPA. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga mendorong penyelesaian proses legal scrubbing dan penyusunan teks asli protokol dalam bahasa Indonesia dan Jepang.

“Diharapkan Protokol Perubahan IJEPA ditargetkan dapat ditandatangani Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Fumio Kishida sebelum Oktober 2024,” ujar Zulkifli dalam siaran persnya, Minggu (19/5/2024).