Surabaya (beritajatim.com) – Pada 19 Juni, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menghadiri pertemuan Komite Kepresidenan untuk Masyarakat Lansia dan Kebijakan Populasi, bersama perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesejahteraan, dan mengumumkan “darurat nasional terkait populasi.”

Ini adalah pertemuan komite populasi pertama yang secara pribadi diketuai oleh Presiden sejak Maret 2023. Pertemuan ini bertujuan untuk meluncurkan langkah-langkah mengatasi penurunan angka kelahiran di Korea.

Menurut Yoon, langkah-langkah baru ini dirancang setelah penilaian ulang terhadap kebijakan pemerintah sebelumnya, yang terbukti tidak efektif hingga saat ini.

Pada kuartal pertama 2024, angka fertilitas Korea (jumlah anak yang dimiliki seorang wanita selama masa hidupnya) mencapai rekor terendah baru di 0,76 dan diproyeksikan akan turun lebih rendah lagi menjadi 0,68 tahun ini.

Menyadari urgensi situasi ini, pemerintah Yoon sekarang bersiap untuk meluncurkan sistem respons darurat yang komprehensif. Beberapa langkah baru yang dibahas dalam pertemuan ini termasuk pendidikan dan perawatan gratis yang didanai pemerintah untuk anak-anak usia 3 hingga 5 tahun dan pengenalan potongan pajak baru untuk pernikahan.

Presiden Yoon menyatakan bahwa pemerintah juga akan mendirikan kementerian baru bernama Departemen Strategi Populasi untuk mengawasi pengembangan strategi nasional yang menangani masalah populasi di Korea. Hingga peluncuran kementerian ini, pertemuan “respon darurat populasi” akan diadakan setiap bulan oleh komite populasi. [ian]