Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember pada masa kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto berhasil menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka, setelah sempat naik pada masa pandemi Covid-19. Tingkat pengangguran terbuka Jember lebih rendah daripada Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Jember pada 2019 mencapai sebesar 3,8 persen. Persentase ini meningkat menjadi 5,12 persen saat pandemi pada 2020. Pandemi memang membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia terhenti bahkan minus.

Dua tahun kemudian,, tingkat pengangguran terbuka di Jember turun menjadi 4,06 persen. Setahun kemudian kembali turun menjadi 4,01 persen. Angka ini berada di bawah tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur yang tercatat sebesar 4,88 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jember berhasil mempertahankan posisi yang lebih baik dalam mengelola tantangan ketenagakerjaan dibandingkan dengan wilayah sekitarnya,” kata Bupati Hendy Siswanto, ditulis Selasa (25/6/2024).

Partisipasi tenaga kerja merupakan salah satu indikator krusial yang berkorelasi erat dengan kesejahteraan penduduk dan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. “Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi atau tingkat pengangguran yang rendah dapat berperan signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di suatu wilayah,” kata Hendy.

Menurut Hendy, penerapan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif dan adaptif di tingkat lokal dapat menjadi faktor yang mendukung peningkatan kondisi ketenagakerjaan dan pengurangan tingkat pengangguran di masa mendatang.

“Upaya penurunan angka pengangguran dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jember 2025-2045 dilaksanakan melalui misi mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan bertumpu pada potensi daerah yang berkelajutan,” kata Hendy.

“Misi ini dapat diwujudkan melalui arah pembangunan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal yang mantap, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan arah kebijakan transformasi penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi, serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” jelas Hendy. [wir]