Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penggelembungan harga (mark up) impor beras dan tertahannya beras impor di Tanjung Priok atau demurrage.

Terkait hal ini, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengatakan DPR bisa mengambil sikap dengan membentuk panitia khusus (pansus).

“Saya mendukung dibentuknya pansus oleh DPR untuk melakukan pendalaman terkait dengan proses dan penetapan kuota impor beras Bulog,” kata Fernando di Jakarta, Jumat (5/7/2024) dikutip dari Antara.

Menurut Fernando, pansus diperlukan untuk mendalami dugaan mark up impor beras agar tidak ada pihak yang secara sengaja menikmati kebijakan impor tersebut.

“Jangan-jangan ada pihak tertentu yang memang sangat menikmati kebijakan impor beras,” tambahnya.

Dia juga berpendapat bahwa pembentukan pansus tersebut diperlukan untuk memperbaiki tata kelola sektor pertanian di Indonesia agar lebih berpihak kepada petani di masa mendatang.

“Jangan sampai negara hanya mengandalkan impor dan tidak melibatkan petani untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, memberikan penjelasan mengenai dugaan mark up impor beras. Menurut Bayu, hal tersebut berkaitan dengan demurrage atau situasi keterlambatan bongkar muat.

Dikatakan Bayu, dalam kondisi tertentu, demurrage atau keterlambatan bongkar muat adalah hal yang tidak bisa dihindari sebagai bagian dari risiko penanganan komoditas impor.

"Jadi misalnya dijadwalkan lima hari, menjadi tujuh hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur, dan sebagainya," ujar Bayu.