Aksi protes kecurangan pemilu terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, Jumat (1/3).

Di Surabaya, ratusan orang yang mengatasnamakan Forum Penyelamat Pemilu Jurdil (FPPJ) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi sebagian besar demonstran yang turun ke jalan adalah massa emak-emak. Hanya segelintir pedemo yang berusia muda. Di sisi lain, puluhan hingga ratusan polisi terlihat berjaga.

Pedemo memprotes pelaksanaan Pilpres dan Pemilu 2024 yang diduga curang akibat tidak netralnya Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Presiden [diduga] sudah berpihak ke Paslon 2 [Prabowo-Gibran], dengan mengerahkan APBN, mengerahkan aparat, mengucurkan triliunan bansos untuk memenangkan anaknya," kata salah satu orator.

Setidaknya ada tiga poin pernyataan sikap dan tuntutan FPPJ yang disampaikan dalam aksi di DPRD Jatim. Pertama menolak hasil Pemilu 2024 yang dianggap penuh kecurangan, kedua mendesak DPR-RI agar segera melaksanakan hak angket untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas segala bentuk kekacauan Pemilu 2024.

Ketiga, massa menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden RI yang tidak memberi tauladan yang baik dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dan mendesak DPR RI untuk memakzulkan Presiden RI.

Sementara di Lampung, ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung- Tolak Pemilu Curang (AML-TPC) menggelar aksi menyampaikan tuntutan berkaitan hasil Pemilu 2024 yang dinilai ditemukan banyaknya kejanggalan dan kecurangan.

Ratusan massa didominasi kaum ibu atau emak-emak di Lampung geruduk kantor KPU Lampung di Jalan Gajah Mada No 87, Tanjung Agung Raya, Kedamaian, Kota Bandarlampung.

Koordinator aksi AML-TPC, Firmansyah menyampaikan ratusan massa aksi AML-TPC ini gabungan dari relawan-relawan menolak hasil penghitungan perolehan suara melalui aplikasi Sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).

"Kami meminta, kecurangan-kecurangan sampai dugaan penggelembungan suara di berbagai daerah dihentikan. Kami juga minta agar KPU untuk bersikap jujur dan adil,"ujarnya.

Firman mengatakan, ada enam poin tuntutan yang akan disampaikan kepada KPU Lampung, di antaranya adalah :

1. Mengecam dan menolak segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM), terutama dalam rekapitulasi yang dihasilkan melalui Sirekap KPU.

2. Menolak penggunaan aparatur negara baik itu tingkat pusat maupun daerah (Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, ASN, aparat TNI-Polri) dalam mengerahkan, mengkondisikan para Kepala desa (Kades) untuk mendukung salah satu pasangan calon yang semestinya para pemangku di pemerintahan bersikap netral.

3. Menolak pemanfaatan bantuan-bantuan masyarakat untuk digunakan dalam menggiring masyarakat memilih salah satu calon apalagi pengeluaran bantuan yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

4. Mendukung tim independen untuk melakukan uji forensik terhadap IT KPU yang dianggap bermasalah khususnya dalam pembacaan OCR dan OMR serta penggelembungan suara yang dijadikan sebagai dasar quick count dan salah satu calon untuk mendeklarasikan kemenangan yang belum diputuskan oleh KPU.

5. Mendorong KPU untuk menciptakan Pemilu yang Luber dan Jurdil (Langsung, umum, bebas dan rahasia serta Jujur dan adil) juga mendorong agar pemilu bisa diikuti oleh masyarakat dengan antusias sehingga persentase golput bisa ditekan agar tidak dijadikan komoditas curang oleh penyelenggara.

6. Kami Aliansi Masyarakat Lampung Tolak Pemilu Curang (AML-TPC), mendorong kepada anggota DPR RI sebagai wakil rakyat untuk mengusulkan Hak Angket sebagai bagian dari konstitusional dalam mencari pokok permasalahan carut marut proses Pemilu 2024.

Massa aksi mengecam, apabila tuntutannya tidak digubris oleh KPU Lampung, mereka akan melakukan aksi dengan jumlah massa lebih banyak lagi. Bahkan mereka akan geruduk kantor DPRD Lampung, agar para fraksi itu bersuara dan bisa segera mungkin melaksanakan hak angket.

Baca selengkapnya di halaman berikut >>