Yogyakarta, Beritasatu.com - Ribuan pedagang kaki lima (PKL) Teras Malioboro 2 (TM 2) menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD DIY untuk menyuarakan keluh kesah terkait rencana relokasi jilid 2. Dalam aksinya, massa kompak mengenakan pakaian hitam dan merah sebagai simbol berani mengungkap kebenaran untuk  menegakkan keadilan.

Sebelum massa mendatangi kantor DPRD DIY, mereka kompak berjalan kaki dari arah TM 2 dengan membentangkan sejumlah penolakan spanduk atau banner. Tidak hanya spanduk, massa juga membawa keranda berisikan replika mayat (pocong) sebagai simbol matinya keadilan bagi rakyat kecil.

Salah seorang PKL, Supriyati mengatakan, dirinya bersama PKL lain sebetulnya sudah membuat surat kepada Pemda DIY (DPRD DIY) sekitar 50 hari yang lalu, tetapi baru diurus setelah pihaknya melakukan aksi.

"Jadi memang dari kemarin sebenarnya lebih dari 50 hari kita sudah mengajukan surat dikarenakan sudah ada rencana jika tahun depan kita akan dipindah, padahal kita baru berusaha beradaptasi di TM 2 ini," kata Supriyati kepada Beritasatu.com, Jumat (5/7/2024).

Supriyati menyayangkan adanya perangkat daerah yang justru melakukan sosialisasi terhadap relokasi jilid 2 itu tanpa sepengetahuan para pedagang TM2.

"Siapa sih perwakilan pedagang yang dilibatkan dalam DED (detail engineering design) itu, kami yang anggotanya sekitar 900-an tidak ada yang dilibatkan, bagaimana caranya kita bertahan tetapi kok tiba-tiba langsung ada sosialisasi mau dipindah tahun depan dan itupun sosialisasinya secara diam-diam alias dari paguyuban Tridharma sendiri malah tidak dilibatkan, jadi intinya kita ingin adanya relokasi yang partisipatif dan transparan", bebernya.

Sebagaimana diketahui, TM 2 rencananya akan dialihkan ke dua tempat, yakni di belakang Ramayana Ketandan sebanyak 700 orang dan di samping Teras Malioboro 1 sebanyak 300 orang. Pada tahapan pengerjaan rancang bangun rinci atau detail engineering design (DED) TM 2 itu untuk pembebasan lahannya menghabiskan sekitar Rp 40 miliar.

Alasan relokasi TM 2 dikarenakan di lahan TM 2 yang sekarang akan dibangun Jogja Planning Galery (JPG). Selain lahan TM 2, JPG juga akan memakan lahan gedung DPRD DIY.

"Yang jelas kita menolak dengan adanya dua tempat tersebut, kalau buat bangun JPG kenapa kok kita malah dihilangkan, disembunyikan?" tanyanya.

Alasan lain penolakan relokasi tersebut karena omzet para pedagang sama sekali belum mengalami kenaikan sejak relokasi jilid 1. Bahkan, sampai sekarang omzetnya turun dan anjlok.

"Saya pernah sekitar 14 Hari enggak laku. Kadang dapat pun pas liburan saja. Kalau untung pun enggak seberapa tetapi saya tetap bawa pulang uang itu untuk uang saku anak-anak sekolah saya," tandasnya.

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi B DPRD DIY Wulandari mengatakan pembebasan lahan di TM 2 bukan kewenangan Pemda DIY melainkan Pemkot Yogyakarta. Namun, pihaknya tetap memberikan ruang diskusi kembali yang akan mempertemukan perangkat daerah terkait, seperti Dinas Kebudayaan Kota Jogja, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jogja, hingga DPRD Kota Jogja.

"Intinya kalau soal relokasi bukan kewenangan kami, itu kewenangan pemkot tetapi kalau mau diskusi di sini kami persilahkan", kata Ketua Komisi B DPRD DIY Wulandari.

Kendati begitu, massa memberikan waktu setidaknya 1 minggu untuk memberikan kejelasan relokasi jilid 2 terutama agar melibatkan para pedagang untuk bersama-sama mendiskusikan.