PIKIRAN RAKYAT - Semuel Abrijani Pangerapan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pengunduran diri itu dilakukan, sebagai buntut gagalnya pengamanan server pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.

Dia menyatakan, gagal sebagai pejabat pengampu di Kominfo. Oleh karena itu, sebagai tanggung jawab moral, dia memutuskan mundur dari jabatannya.

"Saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya menyatakan harus selesainya di saya, karena ini seharusnya ditangani dengan baik. Kejadian ini bagaimanapun juga secara teknis tanggung jawab saya, sebagai Dirjen pengampu," kata Semuel Abrijani Pangerapan dalam konfrensi pers terakhirnya di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Kamis 4 Juli 2024.

Ketika dikonfirmasi mengenai surat pengunduran dirinya kepada Menkominfo Budi Arie Setiadi, dia mengatakan bahwa telah menyerahkannya. Pemberitahuan pengunduran dirinya itu bahkan telah disampaikan secara lisan dan tertulis.

"Saya menyatakan per tanggal 1 Juli 2024, saya mengajukan pengunduran diri saya secara lisan. Kemudian, suratnya sudah saya sampaikan kemarin pada Menteri Kominfo," ujar Semuel Abrijani Pangerapan.

Ketika Semuel Abrijani Pangerapan mengundurkan diri karena merasa bertanggung jawab terkait serangan ransomware ke Pusat Data Nasional itu, Budi Arie Setiadi tampak bergeming. Meski, sebuah petisi mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu mundur sudah ditandangani puluhan ribu masyarakat Indonesia.

Petisi Kartu Merahkan Budi Arie itu diberi judul 'PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!'. Dimulai pada Rabu 26 Juni 2024, petisi itu ditujukan kepada Presiden Jokowi dan Budi Arie Setiadi.

Petisi yang dibuat oleh SAFEnet itu menyinggung bagaimana Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) mengalami serangan siber dalam bentuk ransomware sejak Senin 17 Juni 2024 tengah malam. Tiga hari kemudian, PDNS mulai mengalami infeksi perangkat lunak berbahaya (malicious software) atau malware.

Puncaknya, PDNS mulai tidak bisa diakses sejak Kamis 20 Juni 2024. Akibatnya, layanan publik yang menggunakan data dari PDNS pun tidak bisa diakses, termasuk layanan Imigrasi.

"Akan tetapi, meskipun serangan siber sudah terjadi selama tiga hari, pemerintah tidak segera menyampaikan situasi tersebut kepada publik. Pemerintah lebih banyak diam dan tidak terbuka kepada publik tentang apa yang terjadi," tutur SAFEnet.

"Padahal, serangan siber dan dampaknya seharusnya termasuk informasi publik yang harus disampaikan dengan segera secara terbuka," ucapnya menambahkan.

Kemudian pada Senin 24 Juni 2024, seminggu setelah serangan siber terhadap PDNS terjadi pertama kali, barulah lembaga negara terkait, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyampaikan kepada pers tentang situasinya. Ketua BSSN Hinsa Siburian mengatakan bahwa serangan terhadap PDNS terjadi dalam bentuk ransomware Brain Chiper, varian terbaru dari Lockbit 3.0.

Sedangkan informasi lain menyebutkan bahwa akibat serangan tersebut, setidaknya 282 instansi pemerintah pengguna PDNS yang terdampak serangan siber tersebut. Hal itu menimbulkan efek domino lumpuhnya pelayanan publik dan rentannya data warga masyarakat yang dipercayakan ke institusi pemerintah.

Sampai Rabu 26 Juni 2024 pukul 11.11 WIB, belum ada penjelasan lengkap mengenai kejadian tersebut, termasuk kronologi, dampak, dan penanganan yang dilakukan. Tidak ada juga pertanggungjawaban lebih jelas dari Kominfo terkait serangan siber tersebut.

"Padahal, serangan ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, serangan siber dan kebocoran data pribadi juga terjadi pada sejumlah lembaga pemerintah, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan lainnya," kata SAFEnet.

"Data pribadi pemilih yang ditawarkan melalui forum jual beli data itu mencakup nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor induk kependudukan (NIK), dan alamat lengkap," ujarnya menambahkan.

Menurut pemantauan SAFEnet, selama dua tahun terakhir terjadi kebocoran data pribadi setidaknya 113 kali, yaitu 36 kali pada 2022 dan 77 kali pada 2023. Jumlah itu jauh lebih sedikit dibandingkan temuan lembaga keamanan siber Surfshak yang menemukan lebih dari 143 juta akun di Indonesia menjadi korban kebocoran data hanya sepanjang tahun 2023.

"Jumlah tersebut membuat Indonesia berada di urutan ke-13 secara global sebagai negara yang paling banyak mengalami kebocoran data," ucapnya.

Padahal, sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi, termasuk keamanannya, sudah seharusnya Kominfo juga bertanggung jawab terhadap serangan ransomware pada PDNS saat ini.

"Untuk itu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi harus mundur sebagai pertanggungjawaban dan meminta maaf secara terbuka terhadap situasi ini. Selain itu, Kominfo dan BSSN juga harus mengaudit keamanan semua teknologi dan sumber daya manusia keamanan siber negara yang saat ini digunakan," kata SAFEnet.

"Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. MUNDURLAH!" ujarnya menambahkan.

Ketua Relawan Pro-Jokowi (Projo) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Imam Sofian memasang badan terkait adanya sejumlah pihak yang meminta Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya sebagai imbas serangan siber yang menyasar Pusat Data Nasional.

"Kami pasang badan kepada Budi Arie yang juga Ketua Umum Projo," ucapnya, Minggu 30 Juni 2024.

Imam Sofian menduga, ada motif lain di balik hembusan desakan kepada Budi Arie Setiadi untuk mundur. Sebab, pada saat ini Menkominfo tengah sangat getol memberantas judi online.

Dia meyakini, ada pihak-pihak yang merasa terusik lantaran sikap tegas melawan judi online yang ditunjukkan Budi Arie Setiadi.

"Serangan siber ini kan momennya bersamaan dengan operasi memberantas judi online yang saat ini tengah fokus dilakukan Kemenkominfo di bawah kendali Budi Arie. Sepertinya ada pihak yang merasa kepentingannya diganggu makanya muncul serangan siber kemudian desakan mundur," tutur Imam Sofian.

Projo NTB pun menyatakan akan pasang badan membela Budi Arie Setiadi. Bahkan, pihaknya juga mendorong agar Budi Arie makin gencar memberantas judi online.

Selain itu, Imam Sofian juga meyakini Budi Arie Setiadi memiliki mental kesatria. Sehingga, Menkominfo ini tidak akan surut dengan 'goyangan-goyangan' seperti ini.

"Saya kenal betul sama beliau (Budi Aried). Ini hal-hal yang masih dalam batas kendali. Dan saya tahu, Budi Arie enggak akan mungkin meninggalkan medan perang ini. Malah sebaliknya, hati-hati," ujarnya.

Selain itu, Imam Sofian juga berpandangan bahwa isu serangan siber ini juga digunakan oleh pihak-pihak yang belum menerima kekalahan pada pemilihan presiden (pilpres) 2024. Sebab dalam perhelatan pilpres 2024, Budi Arie Setiadi selaku Ketua Projo mempunyai peran vital menggalang dukungan untuk Prabowo-Gibran.

"Pasti (ada hubungan dengan pilpres), masih ada barisan sakit hati, mereka juga ikut memainkan isu ini. Publik sudah cerdas, sudah bisa membaca lebih dalam terkait apa yang terjadi," katanya.

Meski begitu, Imam Sofian tak menampik bahwa ketahanan siber Indonesia memang harus terus diperbaiki dari waktu ke waktu, meskipun adaptif terhadap perkembangan zaman.

"Salah satu yang perlu ya dukungan anggaran, ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya," ucapnya.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh pihak untuk mulai peduli kepada keamanan siber. Menurut dia, menjaga keamanan siber adalah tugas kolektif.

Ketua DPR, Puan Maharani menanggapi desakan publik agar Budi Arie Setiadi mundur usai terjadi gangguan/serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur.

"Menteri itu merupakan orang yang membantu presiden. Jadi, ya selama dalam menjalankan tugasnya tidak bisa maksimal, ya mungkin bisa dievaluasi oleh presiden," ujarnya.

Presiden Jokowi menyampaikan jawaban atas desakan sejumlah pihak yang meminta Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

"Semuanya sudah dievaluasi," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menekankan pentingnya cadangan data nasional guna mengantisipasi insiden serupa terulang di kemudian hari.

"Di back up semua data nasional kita, sehingga kalau ada jadian, kita tidak terkaget-kaget," ujarnya.***