PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Israel penjajah telah merampas sekitar 2.370 hektare lahan di Tepi Barat yang diduduki sepanjang 2024. Puncaknya, perampasan tanah terbesar dalam lebih dari tiga dekade.

Kelompok antipemukiman, Peace Now melaporkan bahwa pemerintah Israel penjajah telah menyatakan 3.138 acre (1.269 hektare) tanah di Lembah Yordan sebagai "tanah negara". Hal itu membuka jalan bagi pembangunan ratusan unit perumahan permukiman.

Menurut pengawas, penyitaan yang disetujui pada Juni 2024 itu baru diterbitkan pada Rabu 3 Juli 2024. Apa yang dilakukan Israel penjajah tersebut menjadi perampasan tanah terbesar sejak Kesepakatan Oslo 1993.

Langkah ini mengikuti serangkaian perampasan tanah serupa di Tepi Barat yang diduduki, dengan 1.976 acre (800 hektare) disita di Lembah Yordan pada Maret 2024. Kemudian perampasan 652 acre (264 hektare) lebih lanjut antara pemukiman Maale Adumim dan Kedar pada Februari 2024.

"2024 menandai puncak luasnya deklarasi tanah negara," ucap Peace Now dalam sebuah pernyataan.

Kelompok itu memperkirakan bahwa Israel penjajah mendeklarasikan 5.856 acre (2.370 hektare) Tepi Barat sebagai tanah negara sejak awal 2024.

Menteri Keuangan Israel penjajah, Bezalel Smotrich telah mengawasi lonjakan perampasan tanah Palestina dan perluasan permukiman sejak mendapatkan otoritas luas atas perencanaan permukiman di Tepi Barat yang diduduki.

Seperti bulan lalu dalam konferensi untuk partai Zionisme Religius Nasional-Partai Religiusnya, dia mengakui bahwa Israel penjajah sedang memajukan rencana untuk mencaplok Tepi Barat tanpa membuat pemerintah dituduh mencaploknya.

Dalam rekaman yang diperoleh Peace Now, Bezalel Smotrich menyatakan bahwa perampasan tanah pada 2024 kira-kira 10 kali rata-rata dari tahun-tahun sebelumnya.

"Pada akhir tahun, antara 10.000 dan 15.000 dunam tambahan (1.000 hingga 1.500 hektare) akan dinyatakan sebagai tanah negara," ujarnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Middle East Eye.

Pada Mei 2024, Bezalel Smotrich menginstruksikan kementerian pemerintah Israel penjajah untuk bersiap mengakomodasi tambahan 500.000 pemukim di Tepi Barat. Termasuk, pengembangan infrastruktur dan layanan di permukiman dan pos-pos terdepan.

Pada Februari 2024, Peace Now melaporkan bahwa pada 2023, pemukim mendirikan setidaknya 26 pos ilegal baru di Tepi Barat, dengan 10 di antaranya menyusul pecahnya genosida di Gaza pada 7 Oktober 2023.

Permukiman Israel penjajah di Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur adalah ilegal menurut hukum internasional. Meski demikian, lebih dari 700.000 pemukim diperkirakan tinggal di lebih dari 200 pemukiman dan pos-pos terdepan di seluruh wilayah.***