Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, didesak membenahi Indeks Pembangunan Gender. Partisipasi perempuan dalam pembangunan sangat penting.

“Kecenderungan jumlah perempuan yang semakin hari semakin mendominasi di Jember, belum mendapatkan perhatian serius. Pembangunan gender di Jember masih kalah jauh dengan kabupaten dan kota lainnya,” kata Siswono, juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya DPRD Jember.

Menurut Siswono, Kabupaten Jember masih berada di peringkat paling rendah untuk Indeks Pembangunan Gender, yakni peringkat ke-37 dari 38 Kabupaten/kota di Jawa Timur. “Sungguh, ini kenyataan yang miris sekali bagi kita semua,” katanya.

“Padahal, karena persoalan gender khususnya perempuan inilah yang menjadi kunci pembangunan dan kesejahteraan. Jika kaum emak-emak ini mendapatkan perhatian serius, maka kita yakin Jember tidak akan tertinggal seperti yang terjadi hari ini,” kata Siswono.

Dalam keempatan berbeda, Bupati Hendy Doswanto mengatakan Pemerintah Kabupaten Jember berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Gender di antaranya melalui berbagai sosialisasi dan bimbingan teknis yang melibatkan peran lembaga masyarakat yang bergerak di kesetaraan gender.

“Hal ini dilakukan dengan meningkatkan peran perempuan di desa dan kelurahan, khususnya partisipasi ekonomi di lingkungan keluarga dan masyakarat, serta peran pengambilan keputusan di setiap aktivitas kemasyarakatan,” kata Hendy.

Perempuan juga dilibatkan dalam perencanaan di desa melalui lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, serta terlibat sebagai kader posyandu, kader tim pendamping keluarga dan peran lainnya di Masyarakat. “Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jember telah menyusun draft Perda Pengarusutamaan Gender dan draft Perda Pembinaan Ketahanan Keluarga,” kata Hendy.

“Upaya pemberdayaan perempuan dan pembangunan gender dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember 2025-2045 dilaksanakan melalui misi memantapkan ketahanan sosial serta menjaga dan melestarikan budaya lokal dan lingkungan hidup,” kata Hendy.

Menurut Hendy, misi ini dapat diwujudkan melalui arah pembangunan perwujudan kesetaraan gender yang mendukung keluarga berkualitas. “Dengan arah kebijakan transformasi penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan, termasuk di dalamnya upaya pengarusutamaan gender di setiap perangkat daerah, pendataan, perencanaan program, dan peningkatan penganggarannya,” katanya. [wir]