Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mengaku belum mendapat usulan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai penambahan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi.

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menuturkan bahwa hingga saat ini belum ada rencana Komisi XI bakal menggelar rapat mengenai rencana penambahan kuota FLPP.

"Sampai saat ini, saya belum dengar ada agenda rapat baru di Komisi XI dengan Ibu Menkeu [Sri Mulyani Indrawati] untuk membahas usulan penambahan plafon anggaran kuota FLPP," kata Misbakhun kepada Bisnis, Selasa (2/7/2024).

Padahal, tambah Misbakhun, hal itu merupakan rencana yang baik guna mengatasi kekurangan kuota FLPP yang terus terjadi setiap tahun.

Di samping itu, Misbakhun juga mengungkapkan bahwa rencana penambahan kuota FLPP itu diprediksi dapat meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapat fasilitas pembiayaan perumahan yang lebih mudah dari negara.

"Secara ide ini sangat bagus, penambahan ini akan mengatasi kekurangan kuota FLPP yang berulang setiap tahun," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Saiful Islam, menuturkan bahwa saat ini pihaknya tengah menanti persetujuan dari parlemen.

"Ada proses politik yang harus dilalui, sehingga pemerintah tidak bisa langsung mengeksekusi tanpa persetujuan dulu dari DPR RI," tuturnya.

Saiful memastikan, pihaknya akan terus mendorong upaya penambahan kuota FLPP tersebut. Hal itu dilakukan dalam rangka melakukan akselerasi skema FLPP.

Untuk diketahui, DPP Realestate Indonesia (REI) mendesak pemerintah untuk segera menambah kuota pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2024.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar mengatakan pemerintah perlu segera meneken penambahan kuota FLPP mengingat kuota yang tersisa untuk 2024 diperkirakan akan habis 2 bulan ke depan.

"Diprediksi kuota FLPP 2024 sejumlah 166.000 unit akan habis pada bulan Agustus mendatang," kata Arvin dalam acara Temu Anggota Tiga DPD REI, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (12/6/2024).

Kekhawatiran menipisnya alokasi pembiayaan rumah subsidi tersebut berangkat usai BP Tapera mencatat realisasi penyaluran dana FLPP dari Januari hingga Mei 2024 tembus 78.705 unit rumah.

Mengacu pada asumsi data tersebut, REI menegaskan bahwa kuota FLPP tahun 2024 idealnya mencapai 218.808 unit. Karenanya, wacana penambahan kuota FLPP perlu untuk dikejar.

“Terkait isu kuota pembiayaan rumah subsidi, kami tiga DPD REI, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten melakukan koordinasi untuk proaktif. REI mencari terobosan yang konkret dengan para pemangku kepentingan terkait solusi yang bisa dieksekusi bersama-sama,” ujar Arvin.