Bisnis.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin duet Anies Baswedan - M. Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil wakil gubernur dalam ajang Pilkada Jakarta 2024 tidak diganggu gugat lagi.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan, jika Anies ingin bersama PKS maka harus menggandeng Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur.

"Kemarin ada framming di media katanya Pak Syaikhu mempersilakan Pak Anies memilih wakilnya, saya bilang 'Itu terserah Pak Anies pasti punya banyak pilihan, mau ambil siapa.' Tapi saya tegaskan jika ingin bersama PKS, harus membawa Mohamad Sohibul Iman," ujar Syaikhu dikutip dari situs resmi PKS pada Selasa (2/7/2024).

Sebelumnya, PKS resmi mengusung duet Anies-Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024. Syaikhu mendeklarasikan duet Anies-Sohibul ketika membuka Sekolah Kepemimpinan Partai DPP PKS di Hotel Sahid, Jakarta Pusat pada Selasa 

"DPP Tingkat Pusat, DPTP PKS, pada rapat di Kamis [20/6/2024] telah memutuskan mengusung bapak Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Mohamad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur," ujar Syaikhu seperti yang disiarkan kanal YouTube PKSTV, Selasa (25/6/2014).

Dia menjelaskan, pengurus pusat PKS memutuskan untuk menerima rekomendasi oleh pengurus partai daerah Jakarta yaitu untuk usung Anies sebagai bakal cagub.

Sementara itu, Syaikhu menjelaskan pengurus pusat partai berpendapat Sohibul merupakan sosok yang cocok menjadi pasangan politik Anies untuk memimpin Jakarta. Menurutnya, rekam jejak Anies-Sohibul sudah terjamin.

Selain PKS, PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan dua partai politik lain yang menunjukkan ketertarikan untuk usung Anies menjadi calon gubernur Jakarta 2024.

Meski demikian, deklarasi duet Anies-Sohibul oleh PKS seakan langsung ditanggapi secara negatif oleh PDIP dan PKB.

Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menjelaskan, tidak ada partai politik yang bisa mengusung calon sendiri dalam ajang Pilkada Jakarta 2024. Alasannya, menurut hasil Pileg 2024, tidak ada partai politik yang meraih 20% dari total kursi di DPRD Jakarta.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) undang-Undang No. 10/2016 tentang Pilkada mengatur hanya partai politik atau gabungan partai politik dengan minimal 20% dari total kursi di DPRD yang bisa mencalonkan kepala daerah. Oleh sebab itu, lanjut Eriko, PKS harus mencari partai politik lain yang mau ikut usung Anies-Sohibul.

"PKS kalau saya tidak salah 18 [kursi di DPRD Jakarta], masih perlu 4 kursi lagi [agar capai 20% kursi di DPRD Jakarta]. Nah ini siapa? Apakah teman-teman media bisa menyampaikan, 'Oh satu partai lagi ini pasti.' Kan belum tentu, kan? Karena belum ada yang namanya keputusan final," ujar Eriko di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2024).

Sedangkan Wakil Sekretaris PKB Syaiful Huda merasa langkah PKS mendeklarasikan duet Anies-Sohibul sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 merupakan sebuah blunder.

Huda meyakini, keputusan PKS mendeklarasikan duet Anies-Sohibul Iman telah menutup pintu untuk partai politik lain bergabung ke koalisinya. Padahal, lanjutnya, PKS tidak bisa mengusung calon sendiri dalam ajang Pilkada Jakarta 2024.

"Blunder menurut saya [deklarasi Anies-Sohibul]. Itu yang saya sebut komunikasi politik yang semacam ini akan menutup pintu partai-partai lain untuk bisa bermitra dan poros koalisi ini," kata Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024).

Adapun, belakangan wacana kerja sama politik antara PDIP dan PKB semakin terdengar. Eriko Sotarduga menjelaskan bahwa kerja sama antara PDIP (miliki 14,01% dari total kursi di DPRD Jakarta) dengan PKB (miliki 7,76% dari total kursi di DPRD Jakarta) sudah cukup untuk usung calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024.

Bahkan, sambungnya, kerja sama kedua partai politik itu juga bisa diperluas ke Pilgub Jawa Timur (Jatim) 2024. Skenarionya, PKB bisa mendapatkan posisi bakal calon gubernur Jakarta 2024; sementara itu, PDIP yang mendapatkan posisi bakal calon gubernur Jatim 2024; atau malah sebaliknya.

"Kalau misalnya di Jakarta, misalnya ini berandai-andai, PKB menjadi calon gubernurnya, boleh enggak di Jawa Timur, PDIP yang menjadi calon gubernurnya, boleh kan?" jelas Eriko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2024).

Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda juga sudah mengakui tawaran PDIP itu menarik untuk dipertimbangkan karena buat kedua partai setara.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga sudah menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada 30 Mei lalu. Said mengungkapkan Cak Imin memang dekati PDIP untuk jalin kerja sama politik di Pilkada Jakarta 2024.

"Pendekatannya itu pendekatan kesamaan antara PDI Perjuangan dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Di Jakarta memang mendekati PDIP, iya betul," jelas Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Cak Imin juga tidak menampik bicara wacana kerja sama politik antara PKB-PDIP dalam ajang Pilkada Jakarta sekaligus Jawa Timur (Jatim) 2024.

Meski demikian, lanjutnya, pembicaraan masih dalam tahapan awal. PKB dan PDIP masih melihat tawaran masing-masing pihak.

"Masih pencocokan hasil survei, masih mencocokkan potensi masing-masing," ungkap Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).