Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy masih mendalami dampak dari serangan siber yang terjadi kepada Pusat Data Nasional Sementera (PDNS) terhadap kelancaran pembayaran mahasiswa di perguruan tinggi. Sejauh ini, dampak dari serangan tersebut adalah hilangnya data mahasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP). 

Muhadjir meminta mahasiswa baru untuk menginput atau memasukkan kembali data KIP Kuliah 2024 jika data yang disimpan mahasiswa tidak terlihat atau terbaca di sistem. 

Adapun mengenai pembayaran biaya di kampus, kata Muhadjir, pemerintah masih mendalami hal tersebut. Pemerintah belum mengetahui apakah serangan turut berdampak pada proses administrasi di lingkungan kampus. 

“[Pembayaran kuliah diundur?] kami lihat nanti apakah efeknya sampai ke sana. Kalau tidak buat apa diundur,” kata Muhadjir dilansir dari Antara, Selasa (2/7/2024). 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengungkap hilangnya data 800.000 data calon mahasiswa pendaftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) akibat server Pusat Data Nasional (PDN) down.

Dede juga menyoroti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang tidak memiliki back-up data dari jutaan siswa di Indonesia tersebut. 

"Saya sangat menyesal, kenapa? karena Kemendikbudristek tidak membuat back-up data terhadap data yang begitu banyak yang melibatkan data jutaan siswa-siswa yang ada di Indonesia," katanya, kepada awak media, dikutip Senin (1/7/2024).

Dia menyinggung langkah pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia menjadi hub-regional Big Data di Asia dan Pasifik. “Saya sangat menyayangkan data bisa hilang dan ini tentu terkait dengan PDN yang saat ini sedang kena hack,” ujarnya. 

Adapun dari insiden hilangnya data tersebut, Dede Yusuf menilai bahwa Indonesia saat ini belum siap dengan Big Data. “Ketika pemerintah belum siap untuk melakukan keamanan data, maka rasanya belum siap juga kita untuk melakukan Big Data,” ujarnya. 

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa insiden pembobolan data seperti itu harus dijadikan pelajaran oleh pemerintah.  

Pihaknya menegaskan kepada seluruh pihak terkait bahwa melakukan back-up data dan keamanan data sangat penting menuju digitalisasi. 

"Apalagi jika kita masih menggunakan server atau software yang sifatnya adalah bekerja sama dengan negara lain,” tambahnya. 

Diketahui, Kemendikbudristek RI kehilangan data calon mahasiswa pendaftar KIPK imbas server PDN diretas. 

PDN yang diretas membuat data 800.000 calon mahasiswa pendaftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) ikut raib dan tidak bisa kembali, karena tidak ada back-up data. 

Padahal rencananya, Kemendikbudristek RI akan mengumumkan daftar penerima KIPK pada hari ini, Senin (1/7/2024). 

Akibat hilangnya data, Kemendikbudristek meminta mahasiswa baru yang sudah daftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah 2024 wajib unggah ulang dokumen pendaftaran. 

Sekjen Kemendikbudristek RI Suharti mengatakan pihaknya berusaha mengembalikan link KIP kembali normal. Dia mengatakan ada 853.393 orang yang sudah melakukan pendaftaran KIP Kuliah 2024 sebelum PDN down dan mengalami kendala.