Jakarta, CNBC Indonesia - BPJS Ketenagakerjaan turut mencermati kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah sektor industri beberapa waktu belakangan. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan kalau BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan koordinasi dan komunikasi bersama asosiasi, kementerian, dan perusahaan terkait.

"Kami berbicara langsung dengan mereka untuk memastikan sebenarnya dari berita-berita yang beredar itu, seberapa besar yang sebenarnya memang tutup. Karena berita-berita perlu kita klarifikasi juga," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

"Paling tidak dari komunikasi kami dengan Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI), itu kita dapatkan data 31 perusahaan terlapor tutup, 21 perusahaan melakukan PHK sebagian," lanjutnya.

Menurut Anggoro, BPJS Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Jangan sampai mereka kalau mereka terkena PHK mereka tidak tahu bahwa mereka punya manfaat JHT, mereka punya manfaat JKP. Sehingga hal yang kita lakukan di konteks ini adalah kita memastikan terus para pekerja tahu akan haknya sehingga jika terjadi risiko PHK mereka bisa mendapatkan manfaat," kata Anggoro.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan telah meminta kantor wilayah di Pulau Jawa berkomunikasi dengan tiga perusahaan besar di masing-masing daerah yang berada di sektor garmen, tekstil, dan alas kaki. BPJS Ketenagakerjaan melakukan komunikasi dengan 57 perusahaan dengan 321.966 peserta aktif atau mewakili 21,37% dari populasi yang bekerja di sana.

Terdapat tiga poin yang dikomunikasikan untuk pendalaman, yaitu:

a. Kondisi perusahaan saat ini

b. Permasalahan apa yang terjadi

c. Kebijakan apa yang diharapkan

Dari hasil komunikasi, kondisi dan permasalahan yang terjadi:

a. 52,78% perusahaan mengalami penurunan pesanan yang berdampak pada pengurangan jam kerja dan hari kerja

b. 43% perusahaan sudah mulai mengalami peningkatan pesanan

c. 4,17% perusahaan masih dalam pemulihan pascapademi Covid-19.

Anggoro lantas membeberkan lima kebijakan pemerintah yang diharapkan berdasarkan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan:

a. Kemudahan perizinan bagi para investor agar tidak kalah bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya (24 perusahaan, 42,11%)

b. Penetapan upah minimum yang tidak membebani finansial perusahaan (13 perusahaan, 22,71%)

c. Ketersediaan bahan baku dalam negeri yang mudah dan murah (12 perusahaan, 21,05%)

d. Peningkatan dan pelatihan kemampuan pekerja (4 perusahaan, 7,02%)

e. insentif pajak (4 perusahaan, 7,02%).

"Inilah hal-hal yang coba kita dalami, selain kita berkomunikasi soal manfaat program, kami juga berkomunikasi tentang apa yang terjadi di setiap perusahaan di kondisi saat ini," ujar Anggoro.

(miq/miq)