Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, "membuka pintu" bagi Selandia Baru untuk berpartisipasi dalam aliansi bersama Amerika Serikat, Inggris, dan Australia atau AUKUS.

"Pintu sangat terbuka bagi Selandia Baru dan mitra lainnya untuk terlibat sesuai keinginan mereka untuk maju," kata Blinken saat berkunjung ke Wellington, sebagaimana diberitakan AFP.

AUKUS merupakan pakta antara AS, Inggris, dan Australia yang mencakup rencana ambisius untuk memasok kapal selam bertenaga nuklir bagi Canberra.

Sejauh ini Selandia Baru lebih memilih untuk "berhati-hati" terkait keterlibatan tersebut, lantaran menghindari "kemarahan" negara mitra dagang terbesarnya yakni China.

China menentang keras pakta pertahanan AUKUS karena dinilai telah mengabaikan kekhawatiran komunitas internasional dan menjerumuskan kawasan ke "jalur bahaya".

Menanggapi tawaran AS, Perdana Menteri Selandia Baru Chris Hipkins mengatakan "terbuka untuk percakapan" tentang partisipasi terbatas dalam AUKUS.

Selandia Baru disebut-sebut enggan terlibat dalam proyek terkait nuklir, yang ada dalam "pilar satu" dari kesepakatan AUKUS.

Sejak pertengahan 1980-an lalu, Selandia Baru mengadopsi kebijakan anti-nuklir yang melarang kapal selam nuklir memasuki perairan negaranya.

Setiap keterlibatan Selandia Baru dalam AUKUS kemungkinan akan berpusat pada "pilar dua" dari pakta pertahanan, yang mencakup cyber warfare, kecerdasan buatan, dan pengembangan rudal hipersonik jarak jauh.

Pada 13 Maret lalu, perjanjian AUKUS disepakati bersama, dengan tujuan utama yakni menyediakan tiga kapal selam bertenaga nuklir kelas Virginia buatan AS bagi Negeri Kanguru.

Kapal selam bertenaga nuklir yang akan diberi nama SSN AUKUS ini akan dilengkapi sejumlah kemampuan mutakhir dibanding kapal selam konvensional.

Di antaranya kapasitas untuk beroperasi dalam waktu lama tanpa perlu naik ke permukaan, sehingga menjadikan SSN AUKUS seperti "siluman" yang sulit terdeteksi.

Pakta ini menuai kritikan dari berbagai pihak. China misalnya, menuding AS dan sekutunya mencoba menciptakan aliansi pertahanan seperti NATO di Kawasan Asia Pasifik.

Indonesia turut bersuara soal rencana AUKUS. Kemlu RI telah meminta Australia untuk mematuhi kesepakatan non-proliferasi senjata nuklir dan Pengamanan Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA).