Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memanggil perwakilan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Pembahasan ini juga diikuti Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Ketua Baleg DPR Supratma Andi Agtas mengatakan pemerintah telah mengirimkan surat presiden untuk membahas RUU DKJ seiring adanya Undang-Undang Ibu Kota Negara, yang akan mengalihkan ibu kota Indonesia ke Nusantara di Kalimantan Timur.

Surat presiden itu berisi pengutusan sejumlah menteri ke DPR untuk membahas RUU DKJ. Menteri itu di antaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang telah hadir di Gedung DPR RI.

"Sebagai RUU inisiatif DPR, RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah siap untuk dibahas bersama dengan pemerintah dan DPD," kata Supratman di ruang Baleg, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Pembahasan RUU DKJ tingkat I ini, kata Agtas, terdiri dari pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM), penyampaian pendapat tingkat akhir, hingga pengambilan keputusan.

Total DIM yang telah dikirim pemerintah sebanyak 734 dari 592 batang tubuh dan 142 penjelasan pasal dengan kategori DIM sebagai berikut: 490 tetap, 69 perubahan redaksi, 45 perubahan substansi, 21 usulan baru, 107 dihapus, dan 2 tidak ada tanggapan.

Sementara itu, masukan dari DIM DPR dengan kategori DIM sebagai berikut: 680 tetap, 17 perubahan redaksi, 4 perubahan substansi, 0 usulan baru, 8 dihapus, dan 2 DIM meminta penjelasan.

"Untuk itu diperlukan rapat pembahasan bersama antara Baleg DPR, pemerintah dan DPD RI untuk membahas RUU ini," ucap Supratman.

Selain Tito, menteri yang ditunjuk untuk membahas RUU DKJ dengan DPR yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Mereka di antaranya diwakili masing-masing perwakilan.