Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bekerja sama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk membangun transportasi bus mirip TransJakarta. Wali Kota (Walkot) Depok M Idris menyampaikan layanan bus bersubsidi dengan skema buy the service (BTS) di Kota Depok ini sudah disosialisasikan.

Idris mengatakan layanan BTS dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui BPTJ tersebut sebagai salah satu inovasi baru dalam penanganan masalah lalu lintas. Idris menilai layanan tersebut dihadirkan di Depok sebagai hadiah menjelang pensiun Wali Kota dari BPTJ.

"Kita menerima 15 unit bus, dan dua unit sudah tiba di Depok, insyaallah kita akan meresmikan rute dan operasionalnya pada pertengahan Juli, dengan harapan Pak Menteri bisa hadir untuk meresmikan," kata Idris dilihat dari situs Pemerintah Kota Depok, Selasa (2/7/2024).

Idris mengapresiasi pihak-pihak yang terlibat dalam realisasi layanan ini. Dia menjelaskan bus BTS ini dirancang dengan fasilitas modern untuk mendidik masyarakat agar tertib dalam berlalu lintas. Pembayaran tarif dilakukan secara cashless.

"Bus ini memiliki halte-halte sendiri, tidak bisa berhenti sembarangan di tengah jalan. Pembayarannya juga dilakukan secara cashless, dengan sistem data penumpang yang turun di halte tertentu, serta dilengkapi CCTV," jelasnya.

"Sopir pun bersertifikat dan harus mengikuti aturan ketat, termasuk tidak boleh menggunakan HP (handphone) atau merokok di ruang publik," tambahnya.

"Kita akan bekerja sama dengan teman-teman Genre, Forum Anak, dan remaja yang aktif bermedia sosial untuk membantu sosialisasi di bawah koordinasi dinas terkait," ucapnya.

Idris berharap implementasi bus BTS dapat memberikan solusi terhadap masalah lalu lintas dan meningkatkan kualitas transportasi publik di Depok.

Layanan bus yang akan dijalankan adalah dengan sistem pembayaran nontunai menggunakan kartu. Selain itu, bus hanya akan berhenti di halte-hate yang disediakan. Sistem bus seperti itu mulai dijalankan di beragam kota seperti di Kota Bogor, Kota Bekasi, dan lainnya.

Kerjasama antara Pemkot Depok dengan BPTJ itu tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) pada Jumat (12/1). BPTJ menyediakan Skema Pembelian Layanan atau Buy The Service (BTS). Dengan sistem ini, pemerintah pusat akan memberikan subsidi berdasarkan layanan yang dijalankan.

Berdasarkan situs Pemerintah Kota Depok, MoU itu di tandatangani oleh Wali Kota (Walkot) Depok, Mohammad Idris dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPTJ Suharto di Ruang Edelweis, Lantai 5 Balai Kota Depok, Jumat (12/1/2024). Idris mengatakan, kerja sama dengan BPTJ ini sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kepada Pemkot Depok.

"Perhatian bantuan dari pusat, Kementerian Perhubungan dalam hal ini BPTJ yang memfasilitasi, sebab dengan ini nanti masyarakat akan lebih nyaman menggunakan transportasi publik," kata Idris dalam keterangannya di situs Pemerintah Kota Depok seperti yang dilihat detikcom, Senin (15/1).

Idris mengatakan masyarakat akan termotivasi menggunakan transportasi umum dengan skema BTS tersebut. Untuk itu, Pemkot Depok mengusulkan 5 koridor untuk BTS.

"Untuk sementara akan dibuka rute pertama, yakni dari Terminal Margonda menuju Stasiun LRT Jabodebek Harjamukti. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dioperasikan untuk terminal angkutan kota yang ada di Margonda untuk tujuan Stasiun Jatijajar, yang dulu namanya Stasiun Cibubur sekarang namanya Stasiun LRT Harjamukti," jelasnya.