Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Jumlah ini menurun 680.000 orang (0,33%) jika dibandingkan dengan Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang  (0,54%) terhadap September 2022.

"Jumlah penduduk miskin turun sebanyak 0,68 juta orang. Setelah sempat meningkat pada masa pandemi, tingkat kemiskinan terus menurun sejak Maret 2021," ucap Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama BPS Imam Machdi dalam konferensi pers di kantor BPS, Senin (1/7/2024).

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09%, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 7,29%. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79%, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 12,22%.

Sementara itu, penduduk miskin perkotaan menurun sebanyak 0,1 juta orang dari 11,74 juta orang pada Maret 2023 menjadi 11,64 juta orang pada Maret 2024. Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,58 juta orang dari 14,16 juta orang pada Maret 2023 menjadi 13,58 juta orang pada Maret 2024.

"Jika dibandingkan kondisi sebelum pandemi maka tingkat kemiskinan di tingkat perdesaan sudah lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi, sedangkan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan masih lebih tinggi dari kondisi sebelum pandemi," kata Imam.

Garis kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp 582.932/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 433.906 (74,44%) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 149.026  (25,56%).

Pada Maret 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,78 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata sebesar Rp 2.786.415/rumah tangga miskin/bulan.

Hal lain yang diperhatikan adalah tingkat kedalaman, keparahan, dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2023-Maret 2024, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 1,461% turun dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 1,528%.

Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 0,347% turun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 0,377%. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan.

Pada Maret 2024, nilai indeks kedalaman kemiskinan untuk perkotaan sebesar 1,095%, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 1,983%. Demikian pula untuk nilai indeks keparahan kemiskinan, di perkotaan nilainya sebesar 0,252%, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,483%.

"Penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan," ungkap Imam.

Secara spasial, dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2024, ada 20 provinsi memiliki tingkat kemiskinan di atas angka nasional, sedangkan sisanya 18 provinsi berada di bawah angka nasional.  

Imam mengatakan, seluruh provinsi di Pulau Papua memiliki tingkat kemiskinan di atas angka nasional. Sementara itu, sebagian besar provinsi di Pulau Kalimantan di bawah angka nasional kecuali Kalimantan Utara. Jika dibandingkan antarprovinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan terendah, selisihnya sebesar 28,97%, yaitu antara Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Bali.

"Dalam periode Maret 2023 ke Maret 2024 terdapat tiga provinsi yang mengalami kenaikan tingkat kemiskinan, yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Kepulauan Bangka Belitung," tutur Imam.