Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan meningkatkan keamanan siber nasional pasca serangan ransomware Brain Cipher terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Akibat peretasan tersebut layanan publik jadi tersendat, salah satunya layanan keimigrasian.

Peningkatan keamanan siber itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto setelah memimpin rapat tingkat menteri yang dihadiri Menkominfo Budi Arie Setiadi, Kepala BSSN Hinsa Siburian, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Dari apa yang kita bicarakan tadi, BSSN juga akan terus meningkatkan keamanan siber dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan, termasuk juga mengaktifkan CISRT, yakni Computer Security Incident Response Team," ujar Hadi di Jakarta, Senin (1/7/2024).

Nantinya, Hadi mengatakan CISRT tersebut akan langsung dipantau langsung oleh BSSN.

Selain itu, berdasarkan rapat tingkat menteri itu juga menghasilkan untuk meninjau kembali operasional nasional, siber, termasuk BSSN dan jajarannya.

"Nantinya, komando kembali itu mudah apabila terjadi permasalahan," ungkap Hadi.

Pemerintah terus berupaya memulihkan layanan publik yang terdampak usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang ransomware. Ditargetkan, layanan publik dapat kembali normal pada Juli 2024.

"Membahas terkait tindak lanjut perintah bapak presiden agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada bulan Juli tahun 2024," kata Hadi.

Dalam rapat ini juga disepakati agar instansi pemerintah mempunyai cadangan data atau backup berkaca pada peristiwa PDNS 2.

Diberitakan sebelumnya, PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur, diserang ransomware terbaru bernama Brain Cipher. Adapun, data pemerintahan yang tersimpan di pusat data tersebut terkunci dan hacker meminta tebusan sebesar USD 8 juta atau setara Rp 131 miliar jika ingin membukanya.