Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta pada Rabu (19/6) mulai dari KPU dan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakpus menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Pilkada 2024 hingga masyarakat bawah tak terkena dampak aturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

 
 

1. KPU dan Pemkot Jakpus gelar rakor untuk Pilkada 2024

 
 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat (Jakpus) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakpus menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

 
 

"Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024 hari ini bersama pihak terkait (stakeholders) tingkat kota di Jakarta Pusat sebagai persiapan Pilkada 2024," kata Ketua KPU Jakarta Pusat, Efniadiansyah dalam membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu.

 
  Berita selengkapnya klik di sini
 
 

2. DLH DKI kembangkan sistem intervensi emisi untuk pantau sumber polusi

 
 

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sedang mengembangkan sistem inventarisasi emisi yang lebih sistematis untuk memantau sumber-sumber polusi udara.

 
 

"Walaupun di tengah-tengah kondisi udara yang sedang menurun, Pemprov DKI sudah memiliki langkah yang jelas dalam menanggulangi pencemaran udara. Kita sedang dalam proses menyelesaikan itu," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto di Jakarta, Rabu.

 
  Berita selengkapnya klik di sini
 
 

3. DKI punya alat untuk deteksi ASN tak netral dalam Pilkada 2024

 
 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki alat untuk mendeteksi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tak netral termasuk mengunggah konten dukungan di media sosial dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

 
 

"Saya harap ASN di DKI Jakarta netralah Anda. Karena dengan ketidaknetralan Anda akan terlihat dari gejolak di media sosial Anda. Kami punya alat untuk mendeteksi Anda netral atau tidak," ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Taufan Bakri.

 
  Berita selengkapnya klik di sini
 
 

4. Masyarakat bawah tak terkena dampak aturan PBB-P2

 
 

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak berdampak terhadap masyarakat bawah.

 
 

"Karena (NJOP) Rp2 miliar ke bawa gratis, pensiunan gratis," kata Heru di Jakarta, Rabu.

 
  Berita selengkapnya klik di sini
 
 

5. Mengandung cacing, 66 kilogram hati hewan kurban di Jakbar dimusnahkan

 
 

Pemerintah Kota Jakarta Barat memusnahkan 66 kilogram hati hewan kurban karena mengandung cacing hati. Jakarta Barat dimusnahkan oleh setempat lantaran mengandung cacing hati.

 
 

Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakbar, Novy C. Palit di Jakarta, Rabu menjelaskan, itu merupakan hasil temuan pada pemeriksaan penyembelihan atau pemotongan hewan kurban sejak 17-19 Juni 2024.

 
  Berita selengkapnya klik di sini

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024