Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Muhaimin Iskandar, meminta evaluasi dari Timwas Haji DPR harus ditindaklanjuti melalui pansus.

Ia mengatakan, ada sejumlah catatan yang harus dievaluasi dari penyelenggaraan haji 2024.

"Ada yang menyampaikan kepada syaa bahwa beberapa kasus pengulangan tiap tahun. Harus diakui beberapa hal terjadi pengulangan. Kemudian lenyap ketika evaluasi tidak ditindaklanjuti," kata pria yang akrab disapa Cak Imin, di Makkah, Arab Saudi, Rabu (19/6/2024).

Dia meminta pemerintah untuk tidak abai dengan seluruh kritik dan evaluasi yang dilakukan DPR.

"Seluruh kritik dan evaluasi yang dilakukan DPR wajib hukumnya ditindaklanjuti melalui pansus. Saya senang sekali rapat yang dipimpin Pak Lodewijk dan Kemenag menyepakati pansus agar dari seluruh kasus yang ada di proses haji bisa dipotret lebih dalam," tutur Cak Imin. 

Salah satu yang akan dievaluasi oleh Timwas Haji DPR terkait dugaan distribusi tambahan 20.000 kuota haji yang tidak sepenuhnya diberikan kepada jemaah reguler, melainkan kepada jemaah haji khusus juga.

"Dalam konteks ini yang paling panas hari ini di kalangan masyarakat adalah kecurigaan adanya distribusi kuota visa yang tidak adil antara antrean reguler yang sudah lama dengan yang digunakan oleh travel-travel tertentu berbasis haji khusus. Harus ditelusuri DPR, dan di follow up dalam bentuk pansus," kata Cak Imin.