Jakarta, CNN Indonesia --

Raksasa teknologi Meta mengklaim akan transparan soal target iklan politik dan memastikan tak menjual data pribadi pengguna Facebook serta media sosial lain yang dinaunginya ke pihak luar.

Jeff King, Wakil Presiden Bidang Integritas Bisnis Meta, dikutip dari CNN, mengatakan pihaknya mulai akhir Mei akan memberikan "informasi penargetan terperinci untuk masalah sosial, iklan pemilu, atau politik" kepada "peneliti akademis terpilih" yang telah terdaftar untuk menjadi bagian dari inisiatif berbagi penelitian perusahaan.

Data yang diberikan kepada peneliti itu akan mencakup informasi seperti kategori minat, yang dapat mencakup segala hal mulai dari kata kunci "pelestarian lingkungan" hingga "sering bepergian", yang dipilih untuk membantu menargetkan iklan individual.

Kebijakan yang dijuluki sebagai proyek Penelitian Terbuka dan Transparansi Facebook itu dibuat untuk membantu peneliti akademis yang memenuhi syarat mempelajari dampak media sosial terhadap masyarakat.

Perusahaan yang didirikan Mark Zuckerberg itu mengatakan langkah-langkah itu dilakukan demi untuk melindungi privasi pengguna.

Sebelumnya, Facebook telah dihadapkan dengan kritik dari dalam dan luar perusahaan tentang penargetan iklan politik yang berisiko merusak wacana publik. Contoh konkretnya adalah kasus Cambridge Analytica pada Pilpres AS 2016 yang dimenangkan tokoh kontroversial Donald Trump.

Sementara, informasi target iklan untuk umum baru berupa ringkasan yang diberlakukan mulai Juli.

King mengatakan Perpustakaan Iklan Meta yang tersedia untuk umum akan menyertakan ringkasan informasi penargetan untuk iklan politik, termasuk lokasi, demografi, dan minat.

Contohnya, Pustaka Iklan dapat menunjukkan bahwa selama 30 hari terakhir situs menjalankan 2.000 iklan tentang masalah sosial, pemilu, atau politik, dan bahwa 40 persen dari pembelanjaannya untuk iklan ini ditargetkan ke "orang yang tinggal di Pennsylvania" atau "orang yang tertarik pada politik."

"Dengan membuat kriteria penargetan iklan, analisis dan pelaporan pada iklan yang dijalankan tentang masalah sosial, pemilu, dan politik, kami berharap dapat membantu orang lebih memahami praktik yang digunakan untuk menjangkau calon pemilih di teknologi kami," tulis King.

Melansir The Verge, kebijakan data terbaru Meta itu seiring dengan pembaruan ketentuan media sosialnya. Intinya, perusahaan tidak menjual data pribadi pengguna.

Kebijakan baru ini berlaku untuk Facebook, Instagram, Messenger, dan produk Meta lainnya. Namun, itu tidak berlaku untuk WhatsApp, Workplace, Messenger Kids, atau Quest yang digunakan tanpa akun Facebook.

"Dengan revisi ini, Meta tidak lagi mengumpulkan, menggunakan, atau membagikan data penggunanya dengan cara-cara lama. Kami tidak menjual informasi data tersebut," sebut pernyataan Meta.

Sebagai gantinya, pembaruan ini juga mengubah bahasa dan menambahkan contoh untuk membantu orang memahami tentang kesepakatan di setiap segmen.

John Davisson, penasihat senior Pusat Informasi Privasi Elektronik, mengatakan janji dari kebijakan untuk tidak membagikan data itu terdengar bagus. Masalahnya, Facebook sudah menyalurkan data pengguna di skala industri dan telah menjadi target dari ekosistem periklanan yang luas.

"Jadi status quo tidak baik untuk privasi," ucap Davisson.

Meta diklaim sudah berusaha membuat kebijakannya lebih sederhana dan lebih mudah serta mengakomodasi kesalahpahaman pengguna dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, salah tafsir salah satu aturan Instagram pada 2012 yang dianggap sebagai bentuk penjualan foto-foto.

Namun demikian, Davisson menilai aturan privasi yang jelas "tak realistis" sepanjang tak menjamin hak pengguna dan tetap panjang hingga memuat 9.000 kata dengan menu yang beranak pinak.

"Kebijakan privasi yang paling jelas pun bukanlah pengganti hak privasi yang dapat ditegakkan atau batasan hukum pada pemrosesan data," ucap Davisson.

(ttf/arh)

[Gambas:Video CNN]