Mojokerto (beritajatim.com) – Premanisme dan segala bentuknya merupakan ancaman serius bagi bangsa sehingga pemberian materi terkait premanisme sangat penting bagi masyarakat dan kampus. Untuk itu, Universitas Bina Sehat (UBS) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Mojokerto menggelar Kuliah Pakar.

Kuliah Pakar dengan tema ‘Premanisme Sebagai Kejahatan Sosial dan Musuh Bersama Masyarakat’ ini digelar di Gedung Graha Bina Sehat, UBS PPNI Mojokerto. Dua narsumber dihadirkan yakni Direktur Deradikalisasi BNPT RI, Brigjen. Pol. R. Ahmad Nurwakhid, SE, MM dan Sekretaris Jendral (Sekjen) Kontras Indonesia, Andy Irfan Junaedi SH.

Rektor UBS PPNI Mojokerto, Dr Windu Santoso, M.Kep mengatakan, pemberian materi terkait premanisme dinilai sangat penting bagi masyarakat kampus. Karena premanisme dan segala bentuknya merupakan ancaman serius bagi bangsa, tidak hanya merusak fisik namun juga menghancurkan keamanan.

“Sebagai Rektor saya merasa penting karena kampus harus menanamkan nilai keadilan dan kebenaran. Dalam konteks akademis harus diakui bahwa premanisme tidak hanya berdampak pada kampus tapi juga pada mahasiswa, kami mengajak untuk menolak aksi premanisme,” ungkapnya, Kamis (27/6/2024).

Pihaknya juga mengajak kepada seluruh elemen kampus UBS PPNI Mojokerto untuk bersatu menjadikan lingkungan kampus yang aman dan lebih tegas menentang premanisme. Pihaknya juga mengajak kepada seluruh elemen kampus UBS PPNI Mojokerto menolak segala bentuk kekerasaan.

“Kita punya kesempatan untuk membangun lebih dalam tentang wawasan premanisme. Mari kita jadikan dan lawan premanisme dan menolak budaya kekerasan,” ajaknya.

Sementara itu, Direktur Deradikalisasi BNPT RI, Brigjen. Pol. R. Ahmad Nurwakhid, SE, MM mengatakan, jika BNPT bertugas merumuskan kebijakan, mengimplemtasikan dan mengkoordinasikan segenap stockholder terkait dalam rangka penanggulangan radikalisme dan terorisme.

“Penanggulangan radikalisme dan terorisme harus dilakukan secara holistic dan komprehensif mulai dari hulu sampai hilir. Di hulu adalah mulai membangun pencegahan yaitu dengan membangun moderasi bangsa, moderasi beragama baru hilirnya adalah low and postman yang dilakukan oleh Densus 88 bersama BNPT,” ujarnya.

BNPT menerapkan strategi pentahelix dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media dan pengusaha. Dari perspektif ketahanan nasional Indonesia yakni kondisi yang dinamis meliputi seluruh aspek berbangsa, ideologi, politik, sosial, ekonomi, hukum, ketahanan dan keamanan.

“Ini harus dibangun terus supaya kuat, ulet, tangguh supaya mampu menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan. Baik dari dalam maupun dari luar negeri, baik material maupun spiritual yang membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, persatuan dan kesatuan ,” urainya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta eksistensi ideologi negara sehingga premanisme bagian daripada ekstremisme lainnya. Menurutnya, premanisme adalah embrio terorisme dan merupakan kejahatan sosial yang menjadi musuh masyarakat bersama. Menurutnya, ada tiga pencegahan premanisme.

“Pertama instrumentasi dikuati, kedua low and postman dari aparat negara dan ketiga kesadaran masyarakat untuk menolak segala premanisme dan radikalisme. Ini masuk rana moderasi kehidupan berbangsa dan bernegara, indikator moderasi seseorang atau masyarakat adalah komitmen kebangsaan,” jelasnya.

Yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Masyarakat juga harus toleransi terhadap perbedaan, anti kekerasaan baik fisik maupun verbal, akomodatid terhadap budaya, tradisi dan kearifan lokal. Premanisme tidak sesuai dengan kearifan lokal, pro kekerasaan karena menggunakan jalur-jalur di luar hukum.

“Maka tindakannya laporkan. Harus laporkan kalau memang pelanggaran hukum. Kita dorong supaya aparat negara, TNI/Polri tegas dan tidak boleh kalah sama segala bentuk radikalisme dan premanisme,” pungkasnya. [tin/kun]