Mantan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy menyebut penggunaan hak angket di DPR guna mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 sebagai hal yang tidak berguna.

Dia mengatakan hak angket di DPR tidak akan bisa mengubah hasil Pemilu dan Pilpres 2024, sehingga bakal sia-sia jika tetap dilakukan.

"Tuntutan atau desakan untuk hak angket di DPR sekarang itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Kontra produktif, karena enggak ada connecting-nya dengan penyelenggaraan Pemilu, tidak bisa mengubah hasil pemilu, tidak bisa juga mengubah hasil keputusan Bawaslu," mengutip detik.com, Sabtu (24/2).

Lukman lalu menyarankan Fraksi PKB di DPR RI mengabaikan pihak-pihak yang mengajak menggunakan hak angket.

Dia menegaskan bahwa hak angket di DPR tidak akan bermanfaat dan hanya menciptakan kegaduhan tanpa hasil yang konkret.

"Saya tidak bicara kepada NasDem, kepada PKS, itu urusan mereka lah, Tapi kepada PKB saya menyarankan supaya mengurungkan niatnya untuk hari ini menggunakan hak angket atau hak interpelasi di DPR," kata dia.

Selain itu, hak angket juga hanya membuang waktu dan anggaran negara. Apabila hak angket benar-benar digulirkan, bisa saja dibuat agenda rapat dan study banding DPR ke luar negeri. Padahal, ujungnya tidak akan bisa mengubah hasil Pemilu 2024.

"Nanti pakai uang negara, rapat-rapat pakai uang negara, nanti ada study banding ke luar negeri pakai uang negara, sia-sia saja, sia-sia waktu, sia-sia dana," ucap dia.

Menurutnya, PKB lebih baik fokus pada stabilisasi keadaan di masyarakat khususnya kalangan warga NU pascapemilu.

Dia mengatakan saat ini lebih baik ketimbang keadaan setelah Pilpres 2019 ketika terjadi pembelahan di masyarakat.

Lukman juga menyarankan kubu Prabowo-Gibran mengabaikan rencana pihak-pihak yang ingin menggunakan hak angket di DPR.

Dia menganggap kubu Prabowo-Gibran tak perlu menghiraukan karena ujungnya pun hanya sekadar membuat gaduh.

"Saya juga ingin memberikan ketenangan lah kepada 02, 'wis jangan dihiraukanlah hak angket ini'. Pekerjaan yang sia-sia, kontradiktif hanya membikin tidak nyaman, hanya membikin heboh, gaduh, itu saja targetnya," kata Lukman.

Dua kubu pasangan calon di Pilpres 2024 yang dinyatakan kalah dalam quick count berencana menggunakan hak angket di DPR guna mengusut dugaan kecurangan.

Dua kubu yang dimaksud adalah pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

PKB adalah pengusung Anies-Muhaimin bersama NasDem dan PKS. Sekjen NasDem Hermawi Taslim mengklaim partai pengusung Anies-Muhaimin sepakat bakal mengajukan penggunaan hak angket di DPR.

"Semangat kami seperti semangat yang dinyatakan oleh Pak Anies, kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket," kata Hermawi dalam jumpa pers usai pertemuan dengan sekjen partai pengusung koalisi Amin pada Kamis lalu (22/2).

Pengusung Ganjar-Mahfud, khususnya PDIP juga ingin menggunakan hak angket. Akan tetapi, PPP yang juga pengusung Ganjar-Mahfud belum mengambil keputusan.

Petinggi DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan partainya masih fokus mengawal penghitungan suara pemilihan anggota legislatif.

[Gambas:Video CNN]