Jakarta, Beritasatu.com - Pakar digital Anthony Leong menegaskan, bahwa negara tidak boleh kalah menghadapi pelaku kejahatan siber, menyusul adanya serangan siber dengan metode ransomware terhadap server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) sejak 20 Juni 2024. Apalagi, peretas menuntut uang tebusan sebesar US$ 8 juta atau sekitar Rp 131 miliar untuk memulihkan sistem yang dibobol.

"Negara tidak boleh kalah dengan hacker dan pelaku kriminal, apalagi mengancam dengan memeras pemerintah. Tidak ada rumusnya negara kalah dengan mereka," ujar Anthony kepada wartawan, Jumat (28/6/2024).

Anthony mengaku serangan siber tersebut telah menyebabkan terganggunya beberapa layanan publik, termasuk layanan imigrasi. Bahkan, kata dia, risiko keamanan data yang lebih besar bisa terjadi dengan serangan siber dengan metode ransomware tersebut.

"Bukan hanya mengganggu layanan publik, tetapi juga mengancam bocornya data pribadi masyarakat yang ada di PDNS," tandas Direktur PoliEco Digital Insights Institute (Pedas) ini.

Menurut Anthony, jika peretas berhasil mengakses server di PDNS, kebocoran data bisa meluas ke instansi lain yang menyimpan data masyarakat. Apalagi, kata dia, ada dugaan kebocoran data juga terjadi di Inafis hingga BAIS TNI kemarin.

Hal tersebut sangat berbahaya sekali dan tidak boleh dianggap remeh. Dia khawatir serangan siber yang makin meningkat berpotensi mengguncang fondasi keamanan digital nasional dan mencatat titik baru dalam catatan kejahatan siber di Indonesia.

"Dalam situasi kritis ini, data-data strategis dan sensitif milik negara tampaknya tidak luput dari incaran peretas. Ini bukan hanya tentang kebocoran sembarangan, melainkan tentang keamanan nasional yang terancam," jelas Anthony.

Sebagai solusi, Anthony menyerukan agar pemerintah melibatkan lebih banyak sumber daya untuk memerangi kejahatan siber. Selain itu, kata dia, Presiden Joko Widodo perlu turun tangan langsung menghadapi ancaman ini dengan menggerakkan kementerian dan lembaga terkait.

"Ini saatnya kita serius dalam melindungi data dan infrastruktur digital negara dari kejahatan siber ini," pungkas Anthony.