Liputan6.com, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan sejumlah pernyataan terkini terkait judi online di Indonesia saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu 26 Juni 2024.

Salah satunya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan ada lebih dari 1.000 orang anggota legislatif baik pusat maupun daerah yang bermain judi online.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah, judi online adalah sesuatu yang selama ini sudah marak, tetapi baru kali ini diangkat isunya dan jadi perhatian bersama. Menurutnya ada dampak dari maraknya kegiatan judi ini baik secara online atau judi yang sebelumnya sudah ada.

“Perjudian kan dalam agama ditentang karena merupakan kegiatan yang tidak produktif yang membuang-buang waktu dan uang. Tentunya ini berdampak ke produktivitas ekonomi kita yang menjadi rendah karena uang tidak berputar pada kegiatan-kegiatan produktif,” kata Piter ketika dihubungi Liputan6.com, Jumat (28/6/2024).

Piter menambahkan nilai kegiatan judi online maupun offline ini tidak produktif dan sangat membuat perekonomian Indonesia menjadi tidak berada pada posisi optimalnya.

Seperti diketahui, PPATK telah melakukan pemblokiran rekening terkait judi online, di sisi lain Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika) juga telah melakukan pemblokiran situs dan konten terkait judi online.

Menurut Piter hal yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah kejujuran, karena menurutnya jika berbagai upaya tersebut dilakukan tanpa diimbangi kejujuran dari pemerintah maka upaya tersebut menjadi kurang efektif.

“Itu menurut saya jika hanya memblokir rekening itu, oke saja tapi tanpa kejujuran upaya-upaya tersebut hanya bersifat sesaat atau temporer dan tidak menyelesaikan inti masalah. Hal yang kita butuhkan adalah kejujuran yang diikuti upaya yang secara berkesinambungan dan terstruktur,” lanjut Piter.