Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas untuk melakukan kajian dan mencari referensi tata kelola data nasional di sejumlah negara terkait pembentukan Pusat Data Nasional (PDN).

"Tata kelola ini sedang kita kaji dengan mencari referensi negara mana saja yang paling tepat dalam mengelola PDN," ujarnya.

Hal itu disampaikan Abdullah Azwar Anas seusai rapat terbatas bersama dengan Presiden Jokowi dan menteri terkait kebocoran Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Jumat (28/6/2024).

"Saya tadi menyampaikan di berbagai negara tata kelola dan pengelolaan pusat data nasional seperti di Kanada, India dan sejumlah negara lain, ternyata ada unit yang secara tata kelola lembaga khusus mengurus ini (PDN)," tuturnya.

Azwar Anas mengatakan pemerintah akan membentuk unit pelaksana teknis menyusul peluncuran PDN pada akhir 2024.

"Saat ini Kementerian PANRB tengah memproses pembuatan unit pelaksana teknis yang akan mengurus PDN," ujarnya.

Ia membeberkan pembentukan unit pelaksana teknis tersebut tengah menjadi prioritas utama mengingat peluncuran PDN akan dilakukan pada akhir 2024.

"Kan yang kena PDSN. PDN akan kita siapkan untuk launching di akhir tahun," tegasnya.

Abdullah Azwar menegaskan kementeriannya masih memiliki back up sehingga data yang hilang dapat dipulihkan.

"Kementerian PANRB tidak ada masalah, kita masih ada back up, jadi aman," pungkasnya.