TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Analisis Bank Dunia menyebut jika 90 persen kue ekonomi di Indonesia dikuasai segelintir perusahaan besar.

Pemerintahan baru pun diharapkan mampu menciptakan ekosistem perekenomian yang berpihak ke perusahaan-perusahaan di sektor usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). 

“Analisis Bank Dunia jika banyak perusahaan kecil di Indonesia yang tidak berdaya dan 5% perusahaan besar di Indonesia yang menguasai 90% kue pendapatan tentu membuat kita semua prihatin karena memverifikasi fakta jika sektor usaha kecil hanya menjadi pelengkap karena kurangnya keberpihakkan pemerintah,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi, Kamis (27/6/2024). 

Untuk diketahui dalam forum The Launch of World Bank Indonesia Economic Prospect Report, Juni 2024 Edition, Bank Dunia menyebut jika  Indonesia memiliki banyak perusahaan kecil namun minim kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. 

Situasi ini di masa depan berpotensi menjadi ganjalan bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat di Indonesia. 

Fathan mengungkapkan saat ini banyak ganjalan bagi tumbuhnya perusahaan-perusahaan kelas UMKM di tanah air.

Ganjalan tersebut berupa akses permodalan yang terbatas, panjangnya rantai birokrasi perizinan, minimnya sentuhan teknologi, hingga terbatasnya akses pasar. 

"Di sisi lain perusahaan-perusahaan kecil juga tidak didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni serta minimnya inovasi,” katanya. 

Pemerintah, kata Fathan telah mempunyai banyak program untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM baik terkait masalah modal, perizinan, hingga akses pasar. Kendati demikian dukungan tersebut masih bersifat sporadis sehingga tidak memberikan dampak besar bagi tumbuhnya sektor UMKM secara berkelanjutan.

“Saat ini memang ada KUR, pembiayaan ultra mikro, hingga Mekaar untuk membantu permodalan UMKM. Pun juga ada upaya menyederhankan perizinan melalui online single submission. Kendati demikian berbagai program tersebut masih bersifat sporadis dan parsial sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap tumbuh kembangnya perusahaan UMKM di tanah air,” katanya. 

Dominasi perusahaan besar di Indonesia, lanjut Fathan  juga layak diwaspadai. Menurutnya situasi ini bakal memicu stagnasi perekonominan dalam jangka panjang.

Apalagi dominasi perusahaan raksasa dalam mengusai pendapatan jauh lebih besar dibandingkan negara-negara lain di dunia seperti Turkiye, Meksiko, hingga Filipina.

“Bank Dunia juga menegaskan jika investasi perusahaan besar di Indonesia lebih bersifat padat modal sehingga cenderung minim menyerap tenaga kerja. Situasi ini tentu tidak menguntungkan bagi Indonesia dalam jangka panjang,” urainya. 

Politisi PKB ini berharap ada perubahan situasi bagi tumbuhnya sektor UMKM dalam pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun mendatang. Pemerintahan baru diharapkan mengawal pelaksanaan berbagai kebijakan untuk mempermudah akses modal, perizinan, hingga akses pasar bagi perusahaan kecil.

“Dengan demikian perusahaan kecil yang menjadi mayoritas secara jumlah benar-benar menjadi motor pertumbuhan ekonomi di masa depan,” pungkasnya.