TRIBUNNEWS.COM - Presiden Kenya William Ruto mengumumkan bahwa ia menarik rancangan undang-undang kenaikan pajak yang kontroversial, Rabu (26/6/2024) sore waktu setempat.

“Saya akan menolak menyetujui RUU tersebut,” kata Ruto di Gedung Negara di Nairobi, ABC News melaporkan.

“Mendengarkan dengan penuh perhatian masyarakat Kenya, yang dengan lantang mengatakan bahwa mereka tidak ingin ada hubungannya dengan RUU Keuangan 2024, saya terima."

"Oleh karena itu, saya tidak akan menandatangani RUU tersebut dan karenanya akan ditarik.”

“Saya sudah sepakat dengan anggota parlemen bahwa ini menjadi keputusan kita bersama."

"Rakyat telah berbicara.”

“Negara ini telah menyaksikan ekspresi ketidakpuasan yang meluas terhadap rancangan undang-undang tersebut, yang sayangnya mengakibatkan hilangnya nyawa, kehancuran harta benda dan penodaan lembaga-lembaga konstitusional."

Selama dua minggu terakhir, aksi protes penolakan RUU baru terjadi di negara yang terletak di Afrika Timur tersebut.

Aksi protes mencapai puncaknya pada hari Selasa (25/6/2024), di mana setidaknya 23 orang tewas dan 300 lainnya luka-luka.

Demonstran menyerbu masuk ke gedung parlemen dan membakar pintu masuk sebentar.

Polisi akhirnya menembaki pengunjuk rasa dengan peluru tajam, menurut Amnesty International.

Rancangan undang-undang kontroversial tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara sebesar $2,7 miliar melalui pajak, demi meringankan utang dan mengurangi pinjaman.

Para pengkritik berpendapat bahwa korupsi, keserakahan, dan salah urus yang dilakukan oleh para politisi Kenya telah mencuri uang dari perekonomian dan bahwa masyarakat seharusnya tidak menjadi pihak yang harus menanggung akibatnya.

“Masyarakat sudah angkat bicara,” kata Ruto seraya menambahkan bahwa pemerintah telah mendengarkan seruan masyarakat agar pemerintah memberikan konsesi.

Namun demikian, Ruto mengklaim Kenya telah membuat kemajuan signifikan dalam menarik negaranya kembali dari jeratan utang.

“Situasi utang kami dikelola dengan lebih baik, dan anggaran kami sekarang memiliki ruang untuk investasi dan program yang bertujuan meringankan kesulitan masyarakat yang rentan. "

Di media sosial, warga Kenya mengungkapkan kegembiraan mereka atas pembatalan RUU ini, meski juga meratapi banyaknya nyawa yang hilang dalam protes minggu ini.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)