JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI meminta agar kementerian/lembaga juga memperhatikan kondisi APBN dalam mengusulkan anggaran masing-masing.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir ketika ditanya wartawan mengenai keinginan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai agar Kementerian HAM mendapatkan anggaran sebesar Rp 20 triliun.

"Saya melihat, pengalaman selama saya di DPR sebenarnya apa pun yang diajukan selama masuk akal itu harus bisa dipenuhi," kata Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

"Tinggal kita lihat kekuatan dari dana negara kita, apakah APBN kita memenuhi atau tidak untuk memenuhi anggaran tersebut," ujar dia.

Baca juga: Menteri HAM Usul Anggaran Rp 20 Triliun, DPR: Akan Kita Lihat, Masuk Akal Atau Tidak

Ia memberi contoh, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebetulnya mengusulkan anggaran yang lebih besar daripada yang direalisasikan.

Namun, pada akhirnya, permintaan itu harus disesuaikan dengan anggaran negara tanpa meminggirkan upaya pengendalia narkotika.

"Pengaturan-pengaturan itu kan bisa dilakukan. demikian juga tunjangan aparat hukum seperti kemarin Hakim. Hakim kan ada 4 peradilan--militer, agama, umum, dan tata usaha negara. Mestinya kan itu juga diperhatikan. Kalau kita mau ikutin pasti kenaikannya akan tinggi juga," kata Adies.

Menurut dia, Kementerian Keuangan akan menjadi pihak pertama yang bakal menelaah apakah usulan penambahan anggaran kementerian/lembaga tersebut masuk akal atau tidak.

Baca juga: Natalius Pigai Beberkan Beda Tugas Kementerian HAM dan Komnas HAM

Kementerian Keuangan juga disebut akan menelaah sejauh mana kemampuan negara memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Dari sana, nanti komisi-komisi di DPR RI sesuai mitra kerja akan turut mengevaluasi dan memprosesnya ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Adies pun menyinggung bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan menambah sejumlah kementerian/badan baru yang, beberapa di antaranya, merupakan hasil pemecahan kementerian pada era Presiden Joko Widodo.

"Banyak juga kementerian-kementerian baru yang tentunya membutuhkan anggaran. Kementerian lama saja kemarin anggarannya kan masih ada yang kurang, ada yang minta penambahan. Nah belum lagi ada kementerian baru," ujar politikus Partai Golkar itu.

"Semua masuk akal tetapi masuk akal itu juga harus disesuaikan dengan kondisi keadaan anggaran pendapatan negara kita," kata dia menegaskan.

Diberitakan sebelumnya, Pigai berpandangan, Kementerian HAM membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk menyusun program pembangunan HAM.

Ia pun menyebutkan bahwa Kementerian HAM perlu disokong dengan anggaran mencapai Rp 20 triliun.

"Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi, rombak itu anggaran, dari Rp 20 triliun ke Rp 64 miliar. Tidak bisa, tidak tercapai visi misi Presiden Prabowo Subianto," ucap Pigai, Senin (21/10/2024) lalu.