TAGAR.id, Jakarta - Kabinet Merah Putih memunculkan sejumlah kementerian baru. Kementerian baru ini ada yang merupakan pecahan dari kementerian lama, maupun memang dibikin baru oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, isi menteri dan kepala setingkat menteri kali ini mencapai 48 orang.

Kementerian pecahan dan kementerian baru tentu membutuhkan sumber daya manusia dan sarana prasaran tambahan. Dengan demikian, satu masalah muncul: Bagaimana dengan kantor-kantor kementerian baru tersebut? Apakah berkantor di kantor yang lama, bila memang bagian dari pecahan? Atau menyewa gedung sambil menunggu dibangunkan, dicarikan gedung perkantoran yang baru? Sejauh ini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah terkait kebutuhan aparatur sipil negara dan sarana prasaran kementerian baru.

Tercatat misalnya di Kemenkumham yang dipecah menjadi empat, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kantor Menko Kemenkumham. 

Kantor kemenkumham sedianya seluruhnya berada di Jalan Rasuna Said, kecuali Ditjen Pemasyarakatan yang berada di kawasan Gondangdia. Apakah nanti seluruh menterinya akan tetap berkantor seperti saat menjadi ditjen? Belum ada penjelasan dari pihak Kemenko Hukum dan HAM.

Begitu juga Kemendikdasmen dan Kemendikti, Sains dan Teknologi serta Kemenbud. Ketiganya tadinya berada di dalam satu gedung di kawasan Jenderal Soedirman. Apakah ini berarti tiga kementerian itu akan menempati lokasi yang sama juga?

Sejumlah kementerian lain yang dipecah yang kemungkinan masih bisa berkantor dalam satu gedung lama seperti Kemenaker, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang memang awalnya merupakan bagian dari Kemenakertrans. 

Begitu juga Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM, yang keduanya tadinya tetap di satu gedung di kawasan Rasuna Said. Serta Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup yang merupakan tetangga dari Komplek Parlemen Senayan.

Tapi bagaimana dengan kementerian baru? Misal Kemenko Infrastruktur yang diduduki Agus Yudhoyono. Kepada pers, usai pelantikan, Agus mengaku belum tahu akan berkantor di mana ke depan. Karena memang gedung khusus buat kementerian baru itu belum ada, tampaknya.

Begitu juga kantor menko baru yang didapat Muhaimin Iskandar. Cak Imin, eks calon wapres dari Anies Baswedan,mendapat kursi Menko Pemberdayaan Masyarakat. Namun kantornya belum jelas. Sama halnya dengan Menko Bidan Pangan, yang sekarang di tangan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Di mana dan bagaimana Zulhas akan berkantor esok?

Tambahan menteri teknis lainnya yang belum jelas kantornya adalah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada satu gedung khusus untuk menteri perumahan di kawasan Blok M. Namun belum jelas apakah Maruarar, eks politisi PDIP itu akan berkantor di sana.

Begitu juga menteri baru yakni Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji. Sekilas, peran menteri ini serupa dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berkantor pusat di kawasan Cawang. Apakah dengan demikian Pak Menteri Wihaji berbagi gedung dengan Kepala BKKBN saat ini Hasto Wardoyo? []