FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung menilai ada dua persoalan dalam gelar doktor Bahlil Lahadalia. Yakni persoalan etik dan maladministrasi.

“Ini kita masuk pada dua hal, persoalan etik dalam penulisan. Kemudian maladministrasi yang memungkinkan ada konflik kepentingan,” kata Rocky dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (22/10/2024).

Ia menjelaskan dua persoalan tersebut. Mulai masalah etik dan maladministrasi.

“Jadi selain maladministrasi yang sangat mungkin terjadi karena konflik kepentingan antara penguji sebagai komisaris dan Bahlil sebagai politisi, itu sudah problem administrasi sebelum dia jadi problem etis. Kedua status mereka yang mereka berhak mengajukan pertanyaan akademis. Apakah pertanyaan akademis itu akhirnya dilembut-lembutkan sehingga ketajaman itu hilang,” jelasnya.

Ia menyebut, para penguji Bahlil juga patut dicurigai. Diketahui lima penguji Bahlil,
yakni; Dr Margaretha Hanita, Dr A Hanief Saha Gafur, Prof Didik Junaidi Rachbini, Prof Arif Satria, dab Prof Kosuke Mizuno.

Promotornya Prof Chandra Wijaya, Ko Promotor Dr Teguh Dartanto dan Athor Subroto. Kemudian ketua sidangnya Prof I Ketut Surajaya.

“Profesor ini sebenarnya harus dicurigai dan diperiksa oleh Ombudsman tentang kedudukan mereka di dalam mimbar akademis kemarin itu,” ujarnya.

Saat ini, sejumlah kalangan meminta gelar doktor Bahlil dikaji ulang. Salah satunya disampaikan oleh alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI melalui petisi.

“Teman-teman di UI mengusulkan diuji ulang, kan itu semakin enak kan kalau dibuka seperti ujian terbuka,” ucapnya.

Pada dasarnya, Rocky mengatakan forum pengujian dibuka terbuka. Pertanyaan tidak dibatasi kepada siapa yang bertanya.

“Kan tradisi akademik sebetulnya, tiap orang yang diundang ke forum pengujian doktor dia berhak untuk mengajukan pertanyaan. Tapi sekarang dibatasi, yang oleh bertanya hanya penguji, bahkan promotor pertanyaannya bersifat membantu,” jelasnya.

“Kalau saya ada di situ, saya boleh mengajukan pertanyaan,” ujar Rocky memberi gambaran.

Di sisi lain, praktik jual beli ijazah memang sudah lama ada di UI. Bahkan saat ia mengajar di kampus tersebut.

“Ya saya tahu bahwa jual beli ijazah itu sudah lama sekali sejak 10 tahun lalu saya masih mengajar di UI. Itu kalau sudah sore-sore yang anak-anak S1 itu, karena saya mengajar metodologi, itu sudah pasti melapor. Pak ini ada bupati, calon bupati, calon gubernur atau pejabat pemerintah itu lagi menulis disertasi lalu minta tolong untuk buatkan kerangka penelitian,” bebernya.

Bahkan, kata dia, praktiknya dilakukan secara terbuka. Mahasiswa S1 diminta membuat rencana penelitian untuk kalangan yang ingin meraih gelar magister atau doktor.

“Kira-kira satu dekade ini UI itu juga jadi sarang tempat orang jual beli ijazah itu. Itu hal yang terbuka, kita ketahui itu paling enggak bisik-bisik di kalangan mahasiswa begitu tuh dan itu ada harganya. Jadi bayangin mahasiswa S1 diminta untuk membuat riset desain seseorang yang ingin dapat gelar S2 atau S3,” imbuhnya.

Di sisi lain, Bahlil menyebut sorotan publik terhadap gelar doktornya ia serahkan kepada UI. Di tengah respons Senat Akademik UI yang akan mengaudit hal tersebut.

"Itu urusan UI ya," ujar Bahlil usai upacara kehormatan dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (19/10) petang.

Ia mengaku lulus dan mendapat gelar doktor tanpa menabrak aturan apa pun.

"Saya menjalankan studi di UI sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada di UI, dan di dalam aturan itu kan minimal 4 semester dan semua tahapan saya lakukan," ucap dia. (Arya/Fajar)