Oleh karena itu, sejak periode pertama pemerintahannya yang berlanjut pada periode kedua, Presiden Jokowi menunjukkan komitmen dan konsistensinya memperkuat postur pertahanan negara sebagaimana yang dia tetapkan dalam dua peraturan presiden, yaitu Perpres Nomor 97 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 8 Tahun 2021.

Dua peraturan presiden itu kemudian dijalankan oleh dua menteri pertahanan berlatar militer, yaitu Jenderal TNI (Purn.) Ryamizad Ryacudu pada periode pertama pemerintahan Jokowi, kemudian berlanjut kepada Jenderal TNI (HOR) Prabowo Subianto pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi yang bakal berakhir pada 20 Oktober 2024. Dua perpres itu juga menjadi pedoman bagi seluruh kebijakan pertahanan pemerintahan Jokowi yang saat ini hampir menyentuh 10 tahun.

Presiden Jokowi dalam pedoman kebijakan pertahanan yang dia buat menyoroti beberapa aspek penguatan postur pertahanan, yang di antaranya mencakup melanjutkan kebijakan modernisasi alutsista TNI, meningkatkan profesionalisme TNI, membentuk komponen cadangan, meningkatkan penguasaan terhadap teknologi pertahanan dan meningkatkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri, serta mengintegrasikan kekuatan pertahanan tiga matra TNI untuk menunjang kebijakan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Keinginan Presiden Jokowi meningkatkan kekuatan pertahanan Indonesia itu kemudian diwujudkan secara bertahap dalam 10 tahun terakhir. Langkah itu menjadi mutlak mengingat situasi geografis Indonesia yang strategis, kemudian situasi geopolitik dunia yang dalam beberapa tahun terakhir masih diliputi ketegangan dan adu unjuk kekuatan militer negara-negara kuat seperti China, Amerika Serikat, dan pakta pertahanan negara-negara Barat, misalnya, AUKUS (Australia, Inggris, dan AS).

Modernisasi alutsista TNI

Dalam deretan kebijakan pertahanan pemerintahan Presiden Jokowi, modernisasi alutsista menjadi salah satu agenda prioritas, mengingat Presiden berupaya mewujudkan TNI sebagai kekuatan yang punya daya tangkal serta mampu menghadapi ancaman perang yang berlarut. Keinginan mewujudkan kekuatan yang punya daya tangkal itu pun diwujudkan dalam berbagai pembelian alutsista baru terutama yang ditujukan untuk memperkuat matra udara dan matra laut TNI yang menjadi garda terdepan menangkal ancaman-ancaman dari luar. Bahkan, jika mengamati rencana pembelian sejumlah alutsista dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan Presiden Jokowi juga serius membentuk kekuatan TNI yang berproyeksi ke luar (outward looking), yang artinya kekuatan TNI punya kemampuan untuk bertempur di luar wilayah Indonesia.

Kebijakan membeli alutsista baru, terutama yang berteknologi tinggi itu, bukan tanpa halangan. Ragam kritik juga mewarnai belanja alutsista baru yang dijalankan selama pemerintahan Presiden Jokowi. Debat antara belanja alutsista versus peningkatan kesejahteraan publik (gun vs butter) pun sempat menjadi komoditas politik khususnya saat memasuki masa Pilpres 2024. Anggaran pertahanan yang tahun ke tahun trennya naik pun kerap menjadi sorotan beberapa kelompok, terutama dari organisasi masyarakat sipil.

Namun, perdebatan untuk menentukan salah satu yang menjadi prioritas pada akhirnya kontraproduktif karena luput mempertimbangkan peran penting pertahanan negara yang fungsinya tidak sekadar menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, tetapi juga menjaga kepentingan nasional, yang dimensinya menjangkau sektor-sektor di luar pertahanan, yaitu kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya nasional. Terkait itu, contoh paling tepat melihat bagaimana China memutuskan untuk membuat pangkalan militer di Djibouti, Afrika Timur, pada 2017, dan saat ini dalam proses membangun pangkalan militer kedua di Guinea Ekuatorial di Afrika Barat, kemudian AS pun merespons itu dengan mengubah Komando Pertahanan Pasifik-nya (USPACOM) menjadi Komando Pertahanan Indo-Pasifik (USINDOPACOM) pada 2018. Komando pertahanan itu, yang terbentuk sejak 77 tahun lalu, mengendalikan armada dan aset-aset militer AS yang tersebar dari Samudera Pasifik hingga Samudera Hindia, kawasan yang saat ini dikenal dengan Indo-Pasifik.

Jika membandingkan kekuatan militer Indonesia dengan dua negara kuat itu, tentu jaraknya masih relatif jauh. Namun, upaya menuju ke arah itu perlu dimulai jika memang tujuan bangsa ke depan ingin menjadi negara maju pada 2045. Visi itu yang saat ini dikenal luas dengan slogan Indonesia Emas 2045.

Oleh karena itu, pemenuhan kekuatan pokok minimum (MEF) secara bertahap terus dilakukan semasa pemerintahan Presiden Jokowi. Sejak periode pertama pemerintahannya, pemenuhan MEF terus berjalan hingga saat ini mendekati akhir masa kerja periode kedua pemerintahan Jokowi. Rata-rata pencapaian MEF untuk memperkuat tiga matra TNI mendekati 70 persen. Targetnya, pemenuhan kekuatan pokok minimum itu tuntas pada akhir 2024.

Dari matra udara, belanja alutsista penting yang menjadi sorotan, di antaranya pembelian 42 unit pesawat tempur generasi 4.5 Rafale dari Dassault Aviation Perancis, lima pesawat angkut C-130 J Super Hercules buatan Lockheed Martin Amerika Serikat, ada juga delapan helikopter angkut berat Airbus H225M yang perakitan dan kustomisasinya dikerjakan oleh perusahaan plat merah PT Dirgantara Indonesia (DI), kemudian ada program pembaruan Falcon Star-Enhance Mid Life Update (eMLU) untuk 10 pesawat tempur F-16 TNI AU, dua pesawat angkut Airbus A400M, limaTNI unit pesawat angkut Casa NC-212i buatan PT DI, delapan unit drone tempur CH-4 Rainbow buatan China Academy of Aerospace Aerodynamics (CASC), Radar Leonardo RAT-31 DL/M yang mampu mendeteksi rudal nuklir buatan Italia, dan 25 radar baru yang 13 di antaranya radar Ground Control Interception (GCI) GM-403 buatan Thales Perancis bekerja sama dengan PT Len Industri dan 12 lainnya buatan Retia dari Ceko. Pemerintah Indonesia saat ini juga bekerja sama dengan Pemerintah Korea Selatan dan Korea Aerospace Industry membangun pesawat tempur generasi 4.5 KF-21 Boramae.

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024