Syafira | Sabtu, 19/10/2024 17:47 WIB

Perusahaan Listrik Negara (PLN) di bawan BUMN. (Foto; Jurnas/Ist).

Jakarta, Jurnas.com- Di tengah pemanggilan sejumlah nama oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto untuk ditempatkan dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju (KIM), gaung harapan agar sosok yang ditetapkan sebagai menteri nantinya mampu mengakomodir seluruh perangkat di bawah kendali kementeriannya turut terdengar. Salah satunya terkait PT PLN (Persero) yang berada di bawah kendali Kementerian BUMN, khususnya dalam menetapkan manajemen yang akan mengurus perusahaan plat merah itu ke depan.

Menteri BUMN mendatang diharapkan benar-benar mampu menunjuk sosok berintegritas tinggi, beretika dan menguasai bidangnya, untuk nantinya ditetapkan sebagai Direktur Utama PLN. Dengan kata lain, pejabat Dirut PLN mendatang berasal dari kalangan internal yang memang meniti karir dari PLN sejak awal. Apalagi, hingga tiga kali pergantian Dirut di era pemerintahan Jokowi, semuanya berasal dari kalangan eksternal.

"PLN ini merupakan salah satu BUMN yang memiliki peran strategis, karena itu harus dipimpin orang yang memahami dan mengerti urat nadi tentang manajemen dan sistem kelistrikan, serta bagaimana memahami berbagai aspek didalamnya,” kata Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira di Jakarta, baru-baru ini.

“Karena itu sudah seharusnya ada perubahan pola di Kementerian BUMN ini nantinya dalam menetapkan Dirut, sehingga bukan sekadar jadi jatah politik. Lantas siapa yang memahaminya, jelas kalangan internal sendiri, bukan lagi-lagi dari eksternal. Saya yakin, sangat banyak sosok yang memiliki leadership di PLN apalagi itu rumah bagi mereka sebagai pegawai sejak awal berkarir," sambungnya.

Pria yang akrab disapa Yudhis ini mengatakan, menunjuk dan menetapkan posisi Dirut PLN sebagai salah satu jabatan politis, memang menjadi hak Menteri BUMN melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) jajaran Komisaris di institusi tersebut. Namun alangkah baiknya segala masukan positif dari berbagai kalangan, bisa menjadi pertimbangan pemilik kekuasaan.

"Lihat kondisi sekarang, cenderung yang populer bukan PLN nya, namun sosok individu. Harusnya kan yang di kedepankan prestasi institusi dalam menjalankan tupoksinya menerangi hingga seluruh pelosok negeri. Tapi faktanya malah lebih mementingkan mengejar penghargaan yang sekarang jumlahnya mencapai ratusan dibanding kinerja," tegas Yudhis.

Pendiri sekaligus Ketua Umum Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera) ini menambahkan, sosok Dirut ke depan juga diharapkan lebih humanis dan beretika baik, sehingga jajaran di PLN bisa bekerja dengan tenang, tidak dibayang-bayangi rasa takut bersalah dalam berbuat ketika menjalankan tugasnya baik di jajaran Boards Of Director (BOD) atau pun manajemen dibawahnya.

"Bukan sebaliknya malah mengedepankan arogansi dan ditakuti karena posisinya pimpinan. Harusnya pimpinan lebih beretika, jangan seperti orang kalap kalau lagi emosi, sehingga tidak peduli sekalipun pejabat jajarannya berusia lebih tua darinya,” urainya.

“Hindarilah memaki-maki, apalagi sampai gebrak-gebrak meja dan memberi hukuman layaknya militer kepada pejabat yang dinilainya salah. Saya rasa ini bukan cerminan pemimpin," tambahnya.

Di samping itu, kata Yudhis, seorang pemimpin juga tidak boleh mengedepankan power kekuasaannya. Misalnya pilih kasih dalam menentukan pejabat yang akan ditempatkannya dan mengutak-atik posisi jabatan sesukanya.

“Jenjang karir setiap pegawai itu harus diperhatikan sesuai fakta kinerja, jangan hanya mementingkan circle-nya semata, lantas yang diluar lingkaran sengaja dimatikan karirnya. Kalau memang berprestasi, kenapa tidak diapresiasi," ujar Yudhis.

Dia mengakui bahwa apa yang disampaikannya merupakan momen pas, sebelum pasangan Prabowo-Gibran dilantik pada 20 Oktober mendatang.

"Apalagi sesuai dengan informasi, jajaran kabinet termasuk Menteri BUMN akan langsung diumumkan pada malam harinya setelah pasangan Prabowo-Gibran dilantik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi dan masukan,” jelas Yudhis lagi.

“Apalagi bicara PLN, jelas bicara orang banyak karena listrik adalah kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena itu untuk mengendalikannya dibutuhkan sosok internal yang berintegritas dan memahami apa sebenarnya mau perangkatnya dari level paling bawah sampai ke atas," tutupnya.

PT PLN Dirut BUMN