TAGAR.id, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP Bara JP atau Barisan Relawan Jalan Perubahan Relly Reagen mengatakan mendukung ucapan Presiden Terpilih Prabowo Subianto terkait menteri tidak cari uang dari APBN. 

"Kalau menteri yang cari uang dari APBN sebaiknya jangan masuk kabinet, ini bahaya. Bisa bocor sia - sia APBN Kita tanpa manfaat," kata Sekjen DPP Bara JP dr Reagen saat ditemui di Markas DPP Bara JP, Kayu Putih pada hari Jumat, 18 Oktober 2024 sekira pukul 17.22 wib.

"Kita minta Pak Prabowo agar setiap nama - nama calon menteri, sebelum dilantik maka sebaiknya nama-nama tersebut dikirim ke OJK, BPK, RI, KPK, dan Kejaksaan agung, agar propelingnya jelas," tandasnya.

"Kami juga ada catatan nama - nama Calon Menteri dan akan menyampaikan ke Presiden Prabowo, khususnya nama-nama yang terindikasi kasus hukum,"tutupnya.

sembari berharap agar rekan-rekan NGO untuk turut bersama-sama mengawasi yang akan duduk menjadi menteri.

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri acara rapat koordinasi nasional legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis,17 Oktober 2024.

Prabowo meminta agar partai politik koalisinya yang mendapatkan jabatan menteri, tidak memanfaatkan posisi tersebut untuk mengeruk APBN. Prabowo mengatakan, pesan tersebut sudah dia sampaikan kepada semua ketua partai koalisi yang mendukungnya.

"Saya katakan, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk, di pemerintahan yang saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN," katanya.

Dia menyatakan akan bertindak tegas bila partai politik memanfaatkan posisi menteri untuk meraup keuntungan. "Ini era digital dan teknologi, pengamatan sangat cepat, jangan coba-coba," katanya.

Prabowo mengakui bahwa partai politik membutuhkan sumber daya untuk bisa bergerak. Namun dia menekankan sumber pendanaan partai politik mesti diperoleh melalui cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Untuk itu, Prabowo mengatakan, pendanaan partai politik bisa didanai dari kekayaan negara. Namun, ujar dia, diperlukan pengelolaan sumber kekayaan tersebut agar terserap maksimal ke dalam kas negara.

"Ini terbuka saja, mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik, terang-terangan, kenapa tidak," katanya.

Prabowo meminta pejabat negara di pemerintahannya mendatang menjelaskan keadaan sesuai apa yang terjadi di lapangan. Sebab, Prabowo melihat masih terdapat penghalusan bahasa sehingga terkesan tidak jujur. Menurut dia, penghalusan bahasa tersebut sudah menjadi kebiasaan orang Indonesia.

“Dia bukan miskin, dia prasejahtera. Ya bilang miskin, ya, miskin gitu loh. Enggak enak, tetapi kita sebagai pemimpin harus berani melihat itu. Kita harus berani melihat kesulitan,” kata Prabowo.

*Penulis: Andrew T Panjaitan,ST