Pada saban tanggal 16 Oktober, di Tanah Air kita dirayakan peringatan Hari Parlemen Indonesia. Momentum ini mulanya diperingati guna mengapresiasi pembentukan parlemen pertama di Bumi Pertiwi pada 1945. Pada warsa ini, Hari Parlemen Indonesia menapaki usia yang ke-79. Semenjak pembentukannya, parlemen Indonesia telah melalui berbagai fase yang sarat dinamika, termasuk perubahan sistem pemerintahan dan tantangan politik yang perenial berkembang.

Seiring berjalannya waktu, perayaan Hari Parlemen Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang signifikansinya parlemen dalam kehidupan demokrasi. Maka tak pelak momen ini kemudian menjadi refleksi bagi para legislator, masyarakat, dan segenap pihak yang berkepentingan dalam menjaga fungsi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Galibnya pada perayaan semacam itu lazim diisi dengan pusparagam kegiatan seperti diskusi, seminar, maupun lokakarya yang bertujuan memperkuat peran parlemen dan kualitas legislasi di Tanah Air. Apalagi di tengah situasi politik yang makin kompleks, peringatan ini niscaya bisa menjadi momen untuk mengevaluasi kinerja parlemen, mengidentifikasi permasalahan yang ada, serta memformulasikan langkah-langkah strategis demi masa depan afdal.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada 2024 ini, dengan suasana politik yang kian dinamis menjelang pilkada, tantangan bagi parlemen adalah membuktikan bahwa lembaga ini bukan sekadar instrumen politik semata, tetapi benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, peringatan Hari Parlemen Indonesia seyogianya perlu diisi dengan evaluasi menyeluruh mulai dari tingkat kehadiran anggota dewan, kualitas dan kuantitas legislasi, hingga komitmen DPR dalam menyelesaikan problematika bangsa.

Fondasi Penting

Parlemen sejatinya adalah fondasi penting dalam sistem demokrasi yang mewakili suara rakyat. Di Indonesia, parlemen mempunyai tiga fungsi utama, yakni membentuk undang-undang, menetapkan bujet negara, dan menunaikan kontrol atas jalannya pemerintahan.

Dalam praktiknya, tugas-tugas tersebut acap belum dijalankan optimal. Kritik terhadap kinerja anggota parlemen yang terkesan kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat kerap mencuat. Terlebih dengan masih maraknya kasus-kasus yang secara langsung dan tak langsung melibatkan legislator kian menginjeksi tantangan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pranata ini.

Salah satu langkah penting dalam memperkuat peran parlemen ialah dengan mereformasi berbagai aspek yang masih bermasalah. Misalnya, perlu adanya regulasi yang lebih ketat mengenai konflik kepentingan dan transparansi dalam proses pembuatan undang-undang. Parlemen juga harus kian terbuka dalam mengimplikasikan masyarakat tatkala proses pembentukan kebijakan, sehingga aspirasi khalayak benar-benar terserap.

Reformasi lainnya dapat diarahkan pada perbaikan tata kelola internal parlemen, seperti sistem supervisi etika dan perilaku anggota dewan. Eksistensi mekanisme yang lebih kuat untuk menindak pelanggaran etika akan memberikan efek jera serta menjaga integritas institusi.

Mengonsolidasikan

Untuk meneguhkan komitmen terhadap demokrasi, parlemen mesti mengonsolidasikan praktik demokrasi partisipatif. Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan aturan bukan hanya sekadar konfigurasi penghormatan terhadap hak-hak warga negara, melainkan juga cara untuk mengamplifikasi kualitas regulasi. Via forum konsultasi ataupun uji publik terhadap rancangan undang-undang, masyarakat dapat memberikan masukan yang relevan, sehingga regulasi yang dihasilkan lebih kontekstual dan mempunyai konformitas dengan kebutuhan.

Sudah saatnya anggota parlemen dan khalayak saling 'bergandengan tangan' untuk menstimulasi kebijakan yang pro-rakyat, aksentuasinya terkait problem-problem krusial seperti ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Isu-isu ini membutuhkan atensi serius dari parlemen agar dapat ditanggulangi dengan beleid yang jitu dan berdampak jangka panjang.

Parlemen harus bertransformasi menjadi lembaga yang lebih responsif dan berorientasi pada solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat. Kolaborasi antara anggota parlemen, pemerintah, serta masyarakat sipil akan sangat diperlukan untuk meniscayakan bahwa kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat.

Bagaimanapun parlemen yang ideal adalah parlemen yang mampu menjadi representasi rakyat sesungguhnya. Ia yang hadir bukan hanya sebagai lembaga formal, tetapi sebagai pelayan rakyat yang proaktif dan solutif. Untuk mencapai itu, anggota parlemen harus memperbarui cakrawala, meningkatkan kapabilitas, dan menunjukkan integritas dalam setiap langkahnya.

Yulianta Saputra, S.H, M.H pengajar Prodi Ilmu Hukum FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta