Abadikini.com, JAKARTA – Sesuai perintah dalam Al Qur’an dan Hadist Nabi, praktik suap, termasuk politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, baik yang memberikan, menerima, dan perantara, semua masuk neraka.

Hal ini ditegaskan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Hamim Ilyas lewat keterangan tertulisnya Rabu (16/10/2024).

Menurutnya, praktik politik uang menjadi penyebab lemahnya umat Islam. Sehingga meskipun jumlahnya banyak tapi tidak memiliki kekuatan.

“Umat Islam menjadi seperti hidangan di atas meja yang menjadi rebutan banyak orang yang berkuasa,” tuturnya.

Praktik haram ini membuat biaya politik di Indonesia kian melambung.

Dalam studi lapangan yang dilakukan, ditemukan biaya minimal yang dikeluarkan oleh calon legislatif DPRD Rp1 miliar, DPRD Provinsi minimal Rp3 miliar serta DPR RI minimal Rp15 miliar. Angka ini bisa berbeda di setiap daerahnya.

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menambahkan, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang jujur, cerdas, integritas, dan rekam jejak pro rakyat.

Namun hak itu dipangkas habis tatkala terjadi politik uang, sebab prinsip meritokrasi tidak berjalan. Mahalnya biaya politik mencegat calon pemimpin yang baik.

“Muhammadiyah berkepentingan untuk mendorong warga persyarikatan terlibat aktif dalam menciptakan pemimpin dan birokrasi yang mencerminkan kriteria jujur, cerdas dengan rekam jejak yang pro terhadap kepentingan rakyat,” pungkas Busyro.