Masa pemerintahan Joko Widodo dikritik alami antiklimaks akibat kesalahannya sendiri dalam membangun negara. Hal paling mudah terlihat dari kondisi tersebut ialah ambisi Jokowi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Sosiolog Sulfikar Amir menjelaskan, kondisi antiklimaks terjadi ketika seseorang memiliki ekspektasi besar terhadap sesuatu. Namun setelah berhasil mencapai itu rupanya kebahagiaan yang dirasakan tidak sebesar ekspektasinya.

"Kemudian selebrasinya pun juga setengah hati dan akhirnya setelah itu dia menurun. Ini yang menurut saya terjadi dengan IKN," kata Sulfikar, dikutip Suara.com dari podcast bersama Bambang Widjojanto, Minggu (13/10/2024).

IKN dinilai sebagai proyek ambisius Jokowi yang menginginkan adanya suatu legasi untuk rakyat Indonesia setelah dia lengser sebagai Presiden RI. Menurut Sulfikar, Jokowi memang ingin legasi tersebut harus berwujud bangunan agar bisa terlihat secara nyata.

"Tapi kemudian ketika ini terjadi IKN tidak selesai. Kenapa, karena apa yang dipikirkan, apa yang dia inginkan tidak sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Dia memaksakan itu," kritiknya.

Lebih lanjut, Sulfikar juga menilai kalau Jokowi sebenarnya tidak tahu cara membangun kota baru. Tidak hanya memerlukan sumber daya finansial yang luar biasa besar, tetapi juga butuh kapasitas pemerintah yang mampu mengelola proyek skala besar secara efisien dan terorganisir.

Sementara itu, belum lama ini Presiden Jokowi juga mengakui bahwa butih waktu lama untuk membangun suatu kota baru. Dia bahkan menyebut kalau pembangunan IKN bisa saja selesai dalam waktu 20 tahun mendatang.

“Membangun sebuah Ibu Kota seperti Nusantara ini butuh waktu, butuh proses, tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini bisa 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun untuk membangun ekosistem besar, Ibu Kota besar, negara besar Indonesia,” ujarnya saat memberikan kata sambutan dalam 15th Kompas CEO Forum di IKN yang disiarkan secara virtual, Jumat (11/10/2024).

Jokowi memastikan bahwa pembangunan hunian di IKN masih terus dikerjakan. Walau begitu, dia menyampaikan bahwa hingga saat ini kantor pemerintahan masih belum bisa dipindahkan ke IKN.

Foto: Kolase foto Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan IKN. [Ist]