FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handojo Budhisedjati, mendesak Kapolri untuk mengkaji ulang keputusan pemecatan mantan Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polresta Kupang Kota, Ipda Rudi Soik. Menurut Handojo, pemecatan tersebut dinilai tidak adil dan memicu penolakan dari berbagai kalangan.

"Kami meminta Bapak Kapolri meninjau ulang dan menyelidiki lebih dalam alasan di balik pemecatan Rudi Soik. Banyak pihak yang menilai keputusan ini kurang tepat," ujar Handojo dalam pernyataannya, dilansir dari Antara, Minggu (13/10/2024).

Rudi Soik, menurut Handojo, telah berjasa besar dalam mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai salah satu anggota Polri yang berdedikasi, ia menilai pemecatan ini tidak sejalan dengan pencapaian Rudi dalam menangani kasus besar.

Dukungan juga datang dari Ketua Umum JarNas Anti TPPO, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan tersebut. "Kami mendukung langkah Rahayu Saraswati dan siap mengawal kasus ini sampai Kapolri melakukan kajian ulang," tegas Handojo.

Sebelumnya, Polda NTT memecat Rudi Soik atas dugaan pelanggaran kode etik profesi dalam penyelidikan kasus bahan bakar minyak (BBM). Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Ariasandy, menyatakan bahwa Rudi Soik tertangkap saat berada di tempat karaoke bersama dua anggota polisi wanita saat jam dinas.

Selain itu, Rudi Soik juga menghadapi beberapa pelanggaran lainnya, seperti pencemaran nama baik, meninggalkan tugas tanpa izin, dan ketidakprofesionalan dalam penyelidikan BBM bersubsidi.

Audit yang dilakukan Subbidpropam Polda NTT mengungkap ketidakprofesionalan Rudi Soik dalam penyelidikan, termasuk pemasangan garis polisi pada drum dan jerigen kosong tanpa prosedur yang jelas. (bs-zak/fajar)