FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, menyampaikan pandangannya terkait transisi pemerintahan yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2024.

Blak-blakan, ia berharap transisi tersebut tidak berjalan "mulus" dalam artian bahwa perubahan besar diperlukan untuk memperbaiki kondisi bangsa.

"Transisi 20 Oktober 2024, saya berharap tidak mulus," ujar Said Didu dalam keterangannya di aplikasi X @msaid_didu (9/10/2024).

Said Didu menekankan bahwa Prabowo, jika dilantik sebagai presiden, harus berani mengambil jarak dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi.

"Untuk memperbaiki bangsa ini seluruh kerusakan yang dibikin Jokowi harus diakhiri oleh Prabowo," sebutnya.

Said Didu juga mengkritik beberapa aspek pemerintahan Jokowi, seperti penanganan ekonomi, adanya upaya yang memecah belah bangsa, penggunaan buzzer dan influencer, serta pengabaian para intelektual.

Menurutnya, hal-hal tersebut harus diakhiri oleh pemerintahan yang baru.

"(Anggapan) Melanjutkan semua (kerja-kerja Jokowi), nggak. Itu harus diakhiri," tukasnya.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintahan ke depan dapat membawa perbaikan.

"Jadi salah satu cara untuk memperbaiki bangsa adalah Prabowo harus berani bebas dari pengaruh Jokowi," tandasnya.

"Dan membuang semua kerusakan yang dibikin oleh Jokowi. Jadi saya tidak setuju kalau mulus-mulus saja," sambung dia.

Said Didu kemudian menyoroti bahwa buzzer, yang dianggapnya telah dipelihara, kini mulai berbalik menyerang sponsor mereka.

"Buzzer, saya pikir sekarang berkurang 99,99 persen. Artinya dipelihara. Yang saya heran, bos-bos buzzer berbalik menyerang sponsornya. Jadi perbaikan lah ke depan kira-kira," kuncinya.

Seperti diketahui, masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta Kabinet Indonesia Maju, akan berakhir pada 20 Oktober 2024.

Pada tanggal tersebut, keduanya akan secara resmi mengakhiri masa jabatan mereka.

Di hari yang sama, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang telah memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

Jadwal pelantikan ini telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024.

Walaupun Prabowo dan Gibran telah dinyatakan sebagai pemenang pada 24 April 2024, mereka belum dapat langsung dilantik.

Pelantikan mereka harus menunggu hingga masa jabatan Jokowi-Ma'ruf berakhir pada 20 Oktober 2024, sesuai dengan ketentuan transisi pemerintahan yang berlaku.

(Muhsin/fajar)