Mutiul Alim | Kamis, 10/10/2024 20:53 WIB

Diskusi terpumpun Direktorat Mitras DUDI di Jakarta (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) mendorong penguatan inovasi vokasi di sektor agro, maritim, dan pangan.

Urgensi ini diperkuat oleh hasil riset pada Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah Direktorat Mitras DUDI, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemdikbudristek.

Pelaksanaan program yang didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tersebut berhasil memetakan secara konprehensif potensi daerah di 27 provinsi, baik dari sisi tenaga kerja maupun kebutuhan inovasi yang menunjang pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan perencanaan inovasi, hampir semua daerah membutuhkan pengembangan untuk promosi varietas lokal, smart precision agriculture and aquaculture, dan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan.

Tim Pakar Direktorat Mitras DUDI, Alan F. Koropitan menyebut, setiap daerah memiliki keunikan dan kekhasan sendiri berdasarkan potensi daerah. Namun, pertanian dalam arti luas menjadi sektor utama yang paling berpotensi untuk menyokong sektor-sektor lainnya.

Dia menyebut teknologi tepat guna penting untuk UMKM agar bisa naik kelas. Sejalan dengan kebutuhan sektor, UMKM yang membutuhkan teknologi tepat guna adalah yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan.

Pengembangan inovasi berbasis daerah sendiri membutuhkan dukungan berupa kebijakan serta sinergi dari setiap stekholder, yaitu pemerintah pusat yang melakukan intervensi berupa program-program, pemerintah daerah yang berperan membangun daerah berdasarkan potensinya, serta industri yang menjadi penggerak ekonomi.

"Hasil mapping dalam Program Ekosistem Kemitraan ini akan menentukan treatment untuk mendorong suatu daerah ke level kemandirian kemitraan," kata Alan di Jakarta, pada Senin (07/10) lalu.

Direktur Mitras DUDI, Adi Nuryanto mengatakan, setelah pelaksanaan Program Ekosistem Kemitraan, kini konsorsium perguruan tinggi vokasi mulai aktif dilibatkan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

"Program masih akan berlanjut untuk tahun kedua dan ketiga untuk pembangunan jejaring antar satuan pendidikan vokasi, yakni melalui implementasi rencana inovasi yang harus sesuai dengan policy paper di tahun pertama," Adi menjelaskan.

Berkat kinerja program tahun pertama, Kemdikbudristek berhasil mendapat persetujuan penambahan anggaran dari LPDP untuk pelaksanaan program tahun kedua dan ketiga. Jumlah tambahan anggaran tersebut adalah Rp35 miliar, dengan alokasi tambahan di tahun kedua Rp20 miliar dan tahun ketiga Rp15 miliar. Apabila dijumlahkan dengan anggaran eksisting (Rp40 miliar), maka total anggaran yang tersedia senilai Rp75 miliar.

"Program ini menjadi peluang bagi industri untuk berkolaborasi dengan satuan pendidikan vokasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Sedangkan pemerintah daerah perlu untuk memastikan inovasi yang diusulkan harus sesuai dan bermanfaat bagi kebutuhan daerah," ujar Adi.

Selain itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Saryadi menekankan bahwa kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah dan dunia usaha telah menciptakan sinergi yang efektif dalam mengatasi atau menjawab permasalahan pendidikan

vokasi. Hal yang perlu dijaga adalah memastikan keberlanjutan atas berbagai inisiatif yang telah terbukti mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

"Harapannya pembicaraan tentang pendidikan vokasi bukan lagi menjadi pembicaraan yang terpisah dari potensi ataupun agenda prioritas pembangunan daerah. Bicara tentang pembangunan ekonomi daerah, harapannya juga berbicara tentang pendidikan vokasi dan berbicara tentang pendidikan vokasi, maka juga berbicara tentang pembangunan ekonomi daerah," kata Saryadi.

Kemdikbudristek Inovasi Vokasi Ditjen Diksi Saryadi