Syafira | Kamis, 10/10/2024 03:03 WIB

Seorang wanita mendorong gerobak dorong setelah warga Haiti diizinkan masuk ke pasar di kota perbatasan Dajabon, Republik Dominika, 18 Maret 2024. REUTERS

SANTO DOMINGO - Menteri luar negeri Haiti pada hari Senin mengecam kebijakan yang diumumkan minggu lalu oleh negara tetangga Republik Dominika untuk mendeportasi puluhan ribu migran kembali ke Haiti, tempat kekerasan geng memicu krisis kemanusiaan yang menghancurkan.

"Pemandangan brutal dari penangkapan dan deportasi yang kita saksikan merupakan penghinaan terhadap martabat manusia," kata Menteri Luar Negeri Haiti Dominique Dupuy di X. "Kami mengutuk keras tindakan tidak manusiawi ini dan menuntut penghormatan dan keadilan."

Republik Dominika, yang berbagi pulau Karibia Hispaniola dengan Haiti, minggu lalu mengatakan akan mendeportasi hingga 10.000 migran per minggu yang berada di negara itu secara ilegal, peningkatan tajam.

Sejauh bulan ini, Republik Dominika telah mendeportasi lebih dari 9.000 orang, lebih dari 7.000 di antaranya sejak Kamis, kata badan migrasi negara itu dalam sebuah pernyataan pada Senin.

Lebih dari 4.900 dari total tersebut adalah warga Haiti, kata seorang pejabat Dominika yang menolak disebutkan namanya kepada Reuters.

Badan Dominika mengatakan bahwa mereka melaksanakan deportasi dengan tetap menghormati hak asasi manusia.
Pemerintah Dominika menyalahkan kekacauan Haiti atas kejahatan dan masalah keamanan di wilayah Dominika di pulau itu, dan mengatakan bahwa mereka telah kehilangan kesabaran dengan lambatnya kemajuan misi keamanan internasional yang diamanatkan untuk membantu menyelesaikan krisis Haiti.

PBB telah meminta negara-negara di kawasan itu untuk menghentikan deportasi warga Haiti ke rumah mereka yang berada dalam situasi berbahaya.

Jika Republik Dominika menindaklanjuti rencananya, jumlah yang dideportasi dalam setahun akan meningkat tajam dari lebih dari 200.000 warga Haiti yang dipulangkan secara paksa tahun lalu.

Dupuy mengatakan kebijakan Dominika melanggar standar hak asasi manusia dan dia telah memberi tahu badan-badan internasional terkait. Pernyataannya menyusul video yang belum diverifikasi di media sosial yang tampaknya memperlihatkan kerumunan orang berlarian menjauh dari pejabat Dominika di dekat Punta Cana, sebuah resor wisata populer.

Media Dominika pada hari Senin melaporkan bahwa pekerja konstruksi Haiti di sana melakukan protes untuk menuntut majikan mereka memberikan izin kerja agar mereka tidak dideportasi.

William Charpentier, yang mengepalai Biro Nasional Migrasi dan Pengungsi Republik Dominika, sebuah asosiasi organisasi sipil yang berfokus pada hak asasi manusia, mengatakan kepada CNN pada hari Minggu bahwa mendeportasi lebih dari 1.000 orang sehari akan memberi sistem imigrasi terlalu sedikit waktu untuk mempertimbangkan kasus-kasus individual dan bahwa deportasi massal melanggar hukum internasional.

"Kami memahami bahwa pemerintah memiliki hak untuk mendeportasi orang-orang yang berada di wilayahnya tanpa dokumen, tetapi hak ini ada batasnya," katanya. Di Amerika Serikat, kandidat presiden Donald Trump juga telah menjanjikan deportasi massal dan telah membuat klaim palsu tentang migran Haiti di kota Springfield, Ohio.

Ancaman Deportasi Migran Haiti Dominika