Arah politik PDIP terhadap pemerintahan mendatang masih menjadi misteri. Apakah partai besutan Megawati Soekarnoputri itu akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto atau memilih berada di luar sebagai oposisi.

Menanggapi hal ini, pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan, rakyat tidak galau apalagi khawatir dengan langkah partai politik berlambang banteng moncong putih itu. Karena rakyat sudah punya sikap tegas.

"Kalau PDIP tidak gabung dengan pemerintahan, alhamdulillah. Tapi kalau gabung pemerintah, artinya tugas kami (rakyat) untuk menjadi oposisi," kata Refly Harun usai jumpa pers persiapan Silaturahmi Kebangsaan di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Oktober 2024.

Dalam sistem demokrasi, oposisi memegang peran penting sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Jika semua kekuatan politik utama terkooptasi oleh pemerintah yang berkuasa, keseimbangan politik ditakutkan terganggu.

Dalam situasi seperti ini, peran oposisi harus diambil alih oleh rakyat melalui berbagai bentuk partisipasi politik, seperti gerakan masyarakat sipil dan kelompok advokasi.

"Ruang oposisi itu lebar sekali," jelas Refly Harun.

Berdasarkan hasil Pemilu 2024, 8 parpol berhasil meraih kursi di DPR RI. Yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.

Dari 8 parpol yang mengisi 580 kursi di DPR, hanya PDIP saja yang kemungkinan besar akan menjadi oposisi. Meskipun kursi PDIP paling banyak, yakni 110, komposisinya tetap sangat timpang.

Foto: Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun/RMOL