FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, mengkritik keras kondisi rumah dinas DPR RI di Kalibata yang dianggap tidak layak huni.

Dikatakan Gigin, keluhan para anggota DPR terkait fasilitas tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap rakyat.

"Ini contoh kongkrit penghinaan terhadap penderitaan rakyat oleh mereka yang mengaku sebagai wakil rakyat," ujar Gigin dalam keterangannya di aplikasi X @giginpraginanto (10/10/2024).

Ia juga menyebut bahwa keputusan untuk memperbaiki fasilitas bagi para anggota DPR ini mencerminkan "premanisme politik".

Gigin menilai bahwa itu merupakan bentuk pemaksaan terhadap rakyat untuk membiayai gaya hidup mewah wakil-wakil mereka.

"Ini premanisme politik yang memaksa rakyat untuk membiayai gaya hidup mewah mereka," cetusnya.

Tidak luput dari perhatian Gigin, ia juga menyoroti bahwa keputusan tersebut didukung oleh seluruh partai politik.

"Gilanya lagi semua Parpol setuju!," tandasnya.

Seperti diketahui, belum lama ini sebuah video yang memperlihatkan kondisi rumah dinas anggota DPR RI di Kalibata, Jakarta Selatan, viral di media sosial.

Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @anisha_aprilia, rumah-rumah dinas tersebut tampak memiliki desain dua tingkat dengan konsep ruang terbuka, dilengkapi garasi, teras yang luas, dan fasilitas AC.

Bahkan, rumah-rumah tersebut sudah dilengkapi dengan perabotan seperti tempat tidur dan kitchen set.

Meski dari luar terlihat mewah, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menyebut rumah-rumah itu sudah tidak layak huni.

Saat melakukan peninjauan di perumahan dinas DPR RI di Kalibata pada Senin (7/10/2024), Indra menjelaskan bahwa sejumlah anggota DPR telah mengeluhkan kondisi rumah dinas tersebut melalui aplikasi khusus bernama "Perjaka."

Keluhan yang diterima mencakup berbagai masalah, mulai dari desain yang dianggap tua hingga masalah hewan pengerat seperti tikus dan rayap yang mengganggu kenyamanan penghuni.

Meskipun memiliki tampilan luar yang baik, banyak anggota dewan merasa bahwa kondisi rumah ini sudah tidak memenuhi standar hunian yang layak.

(Muhsin/fajar)